Lanjut Tidaknya Pembahasan RUU Kejaksaan, Azis Syamsuddin: Tunggu Surpres

  • Whatsapp
Lanjut Tidaknya Pembahasan RUU Kejaksaan, Azis Syamsuddin: Tunggu Surpres
Wakil Ketua DPR RI (Korpolkam), Azis Syamsuddin bersama Anggota Komisi III DPR RI dari F-Demokrat, Hinca Panjaitan.

Monitorindonesia.com – Hingga saat ini DPR masih menunggu Surat Presiden (Surpres) tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan untuk dilanjutkan atau tidaknya pembahasan di Komisi III DPR. Namun pada prinsipnya, DPR dan Pemerintah sepakat untuk penguatan lembaga Korps Adhyaksa itu.

Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin dalam diskusi Forum Legislasi menyoal “RUU Kejaksaan, Komitmen DPR Perkuat Kinerja Korps Adhyaksa” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/4/2021).

Masih menurut Azis, DPR sedang menunggu surpres untuk menunjuk salah satu menteri tertentu atau menteri secara bersama-sama kolektif dalam melakukan pembahasan RUU Kejaksaan tersebut.

“Tinggal Komisi III kemudian melakukan RDPU rapat dengar pendapat umum, kemudian melakukan RDP, kemudian persiapan-persiapan dalam penyusunan daftar inventarisasi masalah, yang tertuang di dalam proses tata tertib dan undang-undang tentang penyusunan perundang-undangan,” tambahnya.

Namun prinsipnya, DPR dan Pemerintah sepakat untuk melakukan penguatan di semua lembaga, termasuk didalamnya adalah kejaksaan. Penguatan ini, menurutnya, tentu harus sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu kepolisian, kemudian PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), dan dalam hal ini juga dengan hakim.

Sehingga bagaimana lembaga yuridis ini untuk bisa bersineri, karena proses penyidikan, masuk ke penuntutan, masuk kepada peradilan, tapi di dalam tindak pidana tertentu, lex spesialisnya bahwa yang namanya kejaksaan dalam tindak pidana korupsi dapat melakukan namanya proses pengumpulan data, kemudian penyidikan, dan sekaligus penuntutan.

“Nah ini juga yang harus ditempatkan posisi kejaksaan, disamping sebagai penuntut umum dalam undang-undang kejaksaan itu juga bagaimana sinergitas dengan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya dan kementerian-kementerian lainnya,” terang politikus Partai Golkar itu.

Diketahui, RUU Kejaksaan ini merupakan usul inisiatif dari Komisi III DPR, yang kemudian di harmonisasi di Badan Legislasi, kemudian mengirim surat kepada pimpinan, dan pimpinan beberapa waktu lalu sudah memberikan persetujuan untuk pembahasan dilakukan di Komisi III DPR. (Ery)

Pos terkait