Masih Pandemi, Pemerintah Wajib Atur Tarawih Demi Keselamatan Masyarakat

  • Whatsapp
Masih Pandemi, Pemerintah Wajib Atur Tarawih Demi Keselamatan Masyarakat
Anggota F-PKS MPR RI, Bukhori Yusuf.

Monitorindonesia.com – Meski puasa bersama itu sudah menjadi tradisi umat Islam selama ini, tapi karena masih pandemi Covid-19, harus diatur oleh pemerintah. Pemerintah bisa melakukam itu melalui takmir masjid, musholla, dan atau penyelenggara. Segala sesuatu yang menimbulkan madharat, keburukan lebih besar harus diatur oleh negara.

Demikian disampaikan Anggota Fraksi PKS MPR RI, H. Buchori Yusuf dalam diskusi empat Pilar MPR RI ‘Menjaga Toleransi di Bulan Suci Ramadhan’ di Media Center Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/4/2021).

Lebih lanjut Buchori mengatakan kalau masalah toleransi tersebut sudah diatur dalam pasal 29 UUD NRI 1945 ayat 1 dan 2, dan sudah selesai bagi bangsa Indonesia. Hanya saja masalah agama atau SARA ini kembali memanas sejak pilgub DKI Jakarta, 2017 silam.

“Ada kelompok-kelompok yang ingin bangsa Indonesia gaduh,” ujarnya.

Setidaknya dalam Islam yang tak boleh ditoleransi kata Buchori ada lima hal pokok; yaitu pertama menjaga agama yang tak boleh diusik oleh siapapun, kedua keturunan, ketiga menjaga jiwa yang meliputi tumpah darah, keempat harta, dan kelima menjaga akal.

“Nah, akal ini bisa dirusak oleh minuman keras. Sehingga tak boleh menjual dan meminum miras secara bebas. Apalagi di bulan ramadhan, maka negara harus hadir,” jelasnya lagi.

Namun pada prinsipnya, yang tidak berpuasa harus menghornati yang berpuasa dan sebaliknya, yang berpuasa harus pula menghormati yang tak berpusa.

“Tapi, yang tak puasa tak boleh sebebas-bebasnya minuman keras di jalanan, warung, dan sebagainya,” ungkap Buchori. (Ery)

Pos terkait