Menkeu Ancam Pengemplang Dana BLBI

  • Whatsapp
Menkeu Ancam Pengemplang Dana BLBI
Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani [Ist Net]

Monitorindonesia.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengancam akan memblokir akses para pengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ke lembaga keuangan. Hal ini akan dilakukan jika langkah persuasif yang ditempuh Satgas untuk penagihan hak negara senilai Rp 110 triliun tidak direspon secara baik oleh para obligor.

“Dan kami akan eksekusi melalui panitia urusan piutang negara (PUPN) dan kalau ini belum kami akan kerjasama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar tadi akses mereka terhadap lembaga lembaga keuangan dapat dilakukan pemblokiran,” ujar Sri Muliyani dalam konferensi pers usai pelantikan Satgas BLBI, Jumat (4/6/2021).

Bacaan Lainnya

Menkeu masih optimistis hak negara akan dapat tertagih, apalagi pemerintah sudah memiliki data secara rinci nama obligor dan peruahaannya serta pemerintah juga telah melakukan identifikasi terkait kewajiban obligor.

Sri Muliyani mengatakan, pemerintah secara serius melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan kasus hak tagih BLBI. Nama-nama pengemplang tersebut jelas dan perusahaannya juga ada.

“Dengan kerja yang rapih dan bersama-sama, sekarang dengan Kejaksaan dengan Bareskrim, BIN, Kemenkumham, ATR kami berharap bisa secara rapih, menutup semua celah mengenai aset paling tidak yang ada di dalam negeri dulu itu juga cukup banyak,” tegasnya.

Menurutnya, Satgas akan melakukan penagihan dengan mekanisme piutang negara yang menyangkut perdata. Pasalnya kasus BLBI terjadi sejak tahun 1997.

“Karena waktunya sudah sangat panjang yakni sudah lebih dari 20 tahun. Tentu kami tidak lagi mempertanyakan niat baik atau tidak, dia mau membayar atau tidak,” tuturnya.

Oleh karena itu, Menkeu berharap tim satgas akan menggunakan seluruh instrumen yang ada di negara ini. Bahkan pemerintah akan sangat menyambut baik jika terdapat obligor BLBI maupun keturunannya yang memiliki upaya dan niat untuk menyelesaikan kasus ini.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan keputusan presiden (Kepres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Satgas bertugas memberikan pengarahan dan pelaksanaan dalam penanganan hak negara yang berasal dari BLBI.

Susunan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI ini terdiri dari pengarah dan pelaksana. Berikut tugas dan kewenangan Satgas BLBI yang disadur dari Kepres Nomor 6 Tahun 2021:

Berikut daftar pengusaha penerima dana BLBI:

1. Agus Anwar (Pemilik Bank Pelita)
2. Hashim Djojohadikusumo (Bank Papan Sejahtera, Bank Pelita, dan Istimarat)
3. Samadikun Hartono (Bank Modern)
4. Kaharuddin Ongko (Bank Umum Nasional)
5. Ulung Bursa (Bank Lautan Berlian)
6. Atang Latief (Bank Indonesia Raya)
7. Lidia Muchtar (Bank Tamara)
8. Omar Putihrai (Bank Tamara)
9. Adisaputra Januardy (Bank Namura Yasonta)
10. James Januardy (Bank Namura Yasonta)
11. Marimutu Sinivasan (Bank Putera Multikarsa)
12. Santosa Sumali (Bank Metropolitan dan Bank Bahari)
13. Fadel Muhammad (Bank Intan)
14. Baringin MH Panggabean (Bank Namura Internusa)
15. Joseph Januardy (Bank Namura Internusa)
16. Trijono Gondokusumo (Bank Putera Surya Perkasa)
17. Hengky Wijaya (Bank Tata)
18. Tony Tanjung (Bank Tata)
19. I Gde Dermawan (Bank Aken)
20. Made Sudiarta (Bank Aken)
21. Tarunojo Nusa Wijaya(Bank Umum Servitia)
22. David Nusa Wijaya (Bank Umum Servitia)
23. Liem Sioe Liong/Anthony Salim/Salim Grup (Bank Central Asia)
24. Mohammad “Bob” Hasan (Bank Umum Nasional)
25. Sjamsul Nursalim (Bank Dagang Nasional Indonesia/BDNI)
26. Sudwikatmono (Bank Surya)
27. Ibrahim Risjad (Bank Risjad Salim Internasional)
28. Bambang Trihatmodjo (Bank Alfa)
29. Suryadi/Subandi Tanuwidjaja (Bank Sino)
30. Keluarga Ciputra (Bank Ciputra)
31. Aldo Brasali (Bank Orient)
32. Sofjan Wanandi (Bank Danahutama).[Lin]

Pos terkait