Menko PMK Bilang, Calon Jamaah Haji 2020 Diprioritaskan Berangkat

  • Whatsapp
Menko PMK Bilang, Calon Jamaah Haji 2020 Diprioritaskan Berangkat
Menko PMK, Muhajdir Effendi.

Monitorindonesia.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, para calon jamaah haji Indonesia tertunda mulai 2020 lalu keberangkatannya akan menjadi prioritas. Namun tentunya, hal itu bakal dilakukan jika penyelenggaraan haji di Indonesia telah kembali dibuka.

“Jadi, ini penundaan haji yang kedua setelah tahun lalu. Artinya, mestinya mereka yang berangkat tahun lalu itu sekarang juga tertunda dan mereka lah yang akan diprioritaskan untuk mudah-mudahan tahun depan sudah diperbolehkan kita mengirim,” ungkap Muhadjir di Kampus F8 Fakultas Kedokteran Universitas Gundarma, Depok, Minggu (6/6/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut Muhadjir, penundaan penyelenggaraan ibadah haji ini tidak lepas dari situasi pandemi Covid-19 masih terjadi hingga saat ini. Ditambah lagi, belum adanya deadline kepastian dari pihak Arab Saudi.

“Sehingga, kita itung-itung waktunya sudah tidak mungkin untuk membuat perencanaan yang cermat. Ingat ini menyangkut 220 ribu jamaah. Jadi, tidak main-main,” tutur Muhadjir.

Diketahui sebelumnya pada Kamis 3 Juni 2021 siang, Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan secara resmi pembatalan pemberangkatan jemaah Haji 2021. Dia mengungkapkan, Pemerintah Indonesia mengedapankan keselamatan jiwa jemaah haji di tengah pandemi Covid-19 yang kini masih melanda dunia.

Pertimbangan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Agama No 660/2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

Pertama, ibadah haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik serta terjamin kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah baik selama berada di embarkasi, debarkasi hingga saat tiba di Arab Saudi.

Kedua, Kemenag menganggap kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji terancam oleh pandemi Covid-19. Terlebih saat ini muncul varian baru Covid-19 hampir di seluruh dunia.

Ketiga, pemerintah menyebut bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi Warga Negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri melalui langkah penanggulangan pandemi Covid-19.

Keempat, menjaga jiwa merupakan salah satu maqashid syariah atau tujuan harus dicapai dalam syariat selain menjaga agama, akal, keturunan dan harta.

Dari sejumlah pertimbangan tersebut, pemerintah menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji 1442 H/2021 M melalui KMA No 660/2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

Sekedar informasi, keputusan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat yakni Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto, perwakilan Kemenkes, Kemenlu, Kemenhub, BPKH, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah, Forum Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, serta perwakilan dari MUI dan ormas Islam. (Ery)

Pos terkait