Menteri LHK Pastikan Kesiapan Indonesia Hadapi COP-26 UNFCCC di Glasgow

  • Whatsapp
Menteri LHK Pastikan Kesiapan Indonesia Hadapi COP-26 UNFCCC di Glasgow
Menteri LHK, Siti Nurbaya.

Monitorindonesia.com Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya memastikan kesiapan Indonesia dalam menghadapi Konferensi Para Pihak/Conference of Parties (COP) ke-26 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Glasgow, Inggris. Indonesia, kata Siti Nurbaya, akan memberikan kontribusi terbaik untuk bersama negara-negara di dunia dalam mencapai target upaya pengendalian perubahan iklim global.

“Indonesia dalam menghadapi COP-26 nanti, persiapannya telah dilakukan anggota DELRI dalam diskusi-diskusi sejak 2020,” papar Menteri LHK Siti Nurbaya pada pertemuan dengan Presiden COP-26 UNFCCC Alok Sharma di Jakarta, Senin kemarin (31/5/2021). 

Menteri Siti menegaskan bahwa dalam penghitungan angka-angka emisi karbon dari segala sektor, maka pada tahun 2030 Indonesia pada sektor hutan sudah akan mencapai karbon netral, dan sudah dapat menyimpan  karbon. 

“Pada tahun 2030 Indonesia menargetkan sudah bisa tercapai/netral, bahkan sudah bisa menyimpan carbon sebanyak 140 juta ton khusus dari sektor kehutanan,” ujarnya. 

Namun demikian, Menteri Siti pun mengungkapkan bahwa pada saat ini sedang terus dihitung emisi karbon sektor energi. Di sektor energi ia menyebutkan relatif lebih berat, dalam arti terdapat kebutuhan akan investasi dan teknologi yang cukup besar serta dukungan kerjasama teknis internasional dan  sektor swasta.

“Secara khusus pada pertemuan di kabinet juga sudah ada arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk sektor energi dapat disiapkan peta jalan atau roadmap untuk penurunan emisi dari batubara, yaitu untuk langkah-langkah pengaturan pabrik PLTU yang sudah tua dan dilihat misalnya dari hitungan-hitungan besarnya jumlah listrik dalam GWH yang akan  terpengaruh dan harus dihitung dengan baik,” terangnya.

Menurut Menteri Siti, ada hak yang harus diperhatikan misalnya ketika sektor energi dapat dipenuhi atau tidak dapat dipenuhi oleh energi terbarukan. 

Ada angka pemenuhan listrik  yang masih sekitar 1040 s/d 1300 KVA per rumah tangga, padahal untuk negara maju maka angka KVA per rumah tangga mencapai 3300 hingga 5400 KVA.  Terhadap upaya pengendalian batubara ini  cukup krusial karena mensyaratkan finansial dan teknologi. 

“Bapak Presiden sudah memerintahkan untuk dibuat road map untuk bagaimana mengurangi PLTU-PLTU yang ditenagai batu bara,” jelasnya.

Hadir mendampingi Menteri LHK pada pertemuan ini, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktur Jenderal  Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kepala Badan Litbang dan Inovasi, Penasehat Senior Menteri Bidang Perubahan Iklim, dan Plh. Kepala Biro Kerja sama Luar Negeri. (Jimmy)

Pos terkait