Bareskrim Polri Diminta Gerak Cepat Selamatkan Pengadaan Tanah Pemprov DKI

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 12 Maret 2021 17:12 WIB
Monitorindonesia.com - Carut-marut dugaan kasus korupsi pengadaan tanah di Pemprov DKI Jakarta harus segera diatasi mulai saat ini. Tujuannya, agar kasus klasik ini tidak terulang di masa mendatang. “Saya mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan audit dan Mabes Polri segera turun tangan menyelamatkan lahan-lahan yang dibebaskan Pemprov DKI selama ini,"  ujar Ketua Lembaga Pemantau Penyimpangan Aparatur Daerah (LP2AD) Victor Napitupulu  di Jakarta, Jumat (12/03/2021). Tujuan dari audit itu untuk membuka secara transparan apa dan bagaimana permainan oknum tertentu dalam pembebasan lahan yang menggunakan dana APBD DKI Jakarta tersebut. “Selain Perumda Sarana Jaya, SKPD di Pemprov DKI Jakarta yang membeli tanah pun harus diaudit. Misalnya, Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI, Dinas Pekerjaan Umum DKI, Dinas Perumahan DKI, Dinas Pertamanan DKI. Ini semua harus diaudit,” tutur Victor. Victor menegaskan dirinya siap mendanai biaya operasional audit independen ini. Kenapa audit independen, agar lebih terbuka dan tidak ada sangkutan kepentingan dengan Pemprov DKI Jakarta. “Kalau perlu saya yang membiayai. Karena ini untuk kepentingan warga Jakarta, kenapa tidak. Ini juga penting agar tidak ada ada persepsi negatif kepada Pemprov DKI Jakarta yang dikomandoi Anies Baswedan,” tandas Victor. Dalam kasus carut marut dugaan pembebasan atau pembelian lahan yang terjadi di Perumda Sarana Jaya, menurut Victor, itu tidak terjadi dugaan penyimpangan bila KPK DKI Jakarta bekerja optimal sebagai tim supervisi. “Setahu saya, awal dibentuknya KPK DKI Jakarta ini untuk menangani kasus pembebasan lahan RS Sumber Waras, Tanah Cengkareng, dan lainnya. Faktanya hingga saat ini, kasus itu jalan ditempat. Artinya, tidak tampak kinerja KPK DKI Jakarta. Dan menurut pengamatan saya, justru pengadaan tanah di Dinas SDA yang lebih parah,” katanya. Viktor juga meminta Mabes Polri segera turun tangan untuk menyelamatkan aset-aset Pemprov DKI yang dibeli dari duit rakyat melalui APBD. [Man]

Topik:

Mabes Polri Aset DKI

Berita Sebelumnya

Lokasi Layanan SIM Keliling Wilayah DKI Jakarta, Jumat 12 Maret 2021

Berita Selanjutnya

Tabrak Lari Pesepeda, Polisi Cari Pengemudi Mercy B 1728 SAQ

Berita Terkait

Hukum
Ilustrasi - Anggota Polri (Foto: Istimewa)

Daftar 341 Ribu Lebih Data Personel Polri yang Dibocorkan Bjorka (2)

7 Oktober 2025 09:42 WIB

Hukum
Roby saat mengonfirmasi laporan di Bareskrim Polri pada 7 Oktober 2024 (Foto: Dok MI)

Nah Lho! Mabes Polri Nyatakan Laporan Warga Jatinegara soal Dugaan Pemalsuan Dokumen Masuk Pidana

28 September 2025 21:04 WIB

Monitor Hukum
Roby, warga Jatinegara Jakarta Timur (Jaktim) melaporkan kasus dugaan pemalsuan dokumen akta lahir dan surat keterangan ahli waris pada tanggal 7 Maret 2022 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1165/III/2022/SPKT/Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini tak kunjung tuntas (Foto: Dok MI/Aan)

Laporan Warga Jatinegara Mandek 3 Tahun Lebih di Polres Jaktim, Siapa Pelindung Terlapor?

22 September 2025 14:30 WIB

Hukum
Roby, warga Jatinegara Jakarta Timur (Jaktim) melaporkan kasus dugaan pemalsuan dokumen akta lahir dan surat keterangan ahli waris pada tanggal 7 Maret 2022 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1165/III/2022/SPKT/Polda Metro Jaya. Namun hingga saat ini tak kunjung tuntas (Foto: Dok MI/Aan)

3 Tahun Lebih Laporan Mandek di Polres Jaktim: Hak Ahli Waris Terancam Hilang, Kerugian Capai Rp 5 Miliar

22 September 2025 00:53 WIB

Hukum
Masa aksi demonstrasi di Mabes Polri, Kasindo menyoroti dugaan penambangan ilegal di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (SIUP) PT Panca Logam Makmur (PLM) dan PT Anugerah Alam Buana Indonesia (AABI) di Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana (Foto: Istimewa)

Kapolres dan Kasatreskrim Polres Bombana Diduga Terseret Tambang Ilegal, Bareskrim Didesak Sidak PT PLM dan AABI

5 Juni 2025 16:20 WIB

Hukum
Dirut PT PLN Darmawan Prasodjo (Foto: Dok MI)

Polri Mulai Usut Korupsi PLN, Siapa Terbidik?

6 Maret 2025 21:53 WIB