Diduga Biang Kerok Polusi Udara, Industri Batu Bara hingga Arang Diberi Sanksi Administratif

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 28 Agustus 2023 17:45 WIB
Jakarta, MI - 11 industri yang diduga menjadi salah satu sumber pencemaran udara di Jabodetabek diberi sanksi administratif oleh pemerintah. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menyebut kesebelas entitas usaha yang dikenai sanksi tersebut bergerak di industri batu bara, peleburan logam, pabrik kertas, dan juga arang. "Yang sudah dilakukan kemarin sampai dengan tanggal 24 dan sudah dikenakan sanksi administrasi yaitu 11 entitas. Tadi industrinya yaitu stockpule batu bara, peleburan logam, pabrik kertas, dan satu lagi yang arang. Sanksinya sanksi administratif," kata Siti usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (28/8). Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, lanjut Siti, kesebelas entitas usaha tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Karena itu, unit usaha yang dikenai sanksi tersebut harus memenuhi standar pengoperasian. "Artinya berdasarkan hasil pemeriksaan dilihat hal-hal apa yang gak sesuai dengan standar dan mereka harus penuhi," ungkap Siti. Pemeriksaan terhadap unit usaha di sekitar Jabodetabek ini akan dilakukan hingga 4-5 minggu ke depan. Kementerian LHK, kata Siti, telah melakukan identifikasi dan pemeriksaan terhadap 161 unit usaha di enam titik lokasi yang lokasinya dekat dengan pengamatan peralatan di kementerian. Ia mencontohkan sejumlah titik yang selalu konsisten tidak sehat yakni seperti di Sumur Batu dan Bantar Gebang yaitu sebanyak 120 unit usaha. Kemudian di sekitar Lubang Buaya ada 10 unit usaha, di Tangerang ada tujuh unit usaha, di Tangerang Selatan ada 16 unit usaha, dan di Bogor ada 10 unit usaha. Selain itu, Siti juga mengaku telah meminta kepada pemimpin daerah setempat agar melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha dan juga masyarakat agar bisa menjaga lingkungan. "Ada juga yang kami juga ada yang minta tolong ke pak camat, pak gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut. Saya lihatnya kita sama-sama masyarakat untuk bangun gaya hidup baru untuk cinta lingkungan," jelasnya. Siti menilai, sanksi penegakan hukum merupakan instrumen terakhir yang bisa diterapkan jika unit usaha yang dikenai sanksi tidak bisa memenuhi kewajibannya. "Jadi saya memang meminta kepada tim coba dikontrol semuanya, lihat secara detail apa yang memang secara detil harus diberikan guidancenya," pungkas Siti. #Polusi Udara

Topik:

DKI Jakarta Polusi udara LHK

Berita Sebelumnya

Pohon Tumbuh di Jalan Raya Ancam Keselamatan, Warga Minta Distamhut DKI Jakarta Menertibkan

Berita Selanjutnya

Dites Urine, Pesulap Oge Arthemus Positif Ganja

Berita Terkait

Hukum
Cover Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan PT Jakpro dan entitas anak Tahun Buku 2023 dengan nomor 11A/LHP/XVIII.JKT/6/2024 (Foto: Dok MI)

BPK Beber Seabrek Masalah Kerja Sama PT Pulo Mas Jaya atas Pembangunan Apartemen dengan PT WKR

13 Juli 2025 22:14 WIB

Metropolitan
Gedung DPRD DKI Jakarta (Foto: Dok MI/Istimewa)

Janggal! Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD DKI Jakarta senilai Rp42,9 M Harus Diaudit

17 Juni 2025 13:58 WIB

Hukum
Rumah mewah diduga milik Dirja Abdul Kadir (kanan) di Duren Sawit Jakarta Timur dan dan Dirja Abdul Kadir (kiri) (Foto: Kolase MI)

Kejaksaan Didesak Usut Dugaan Korupsi EO KPU Jakarta dan Rumah Mewah Dirja Abdul Kadir

25 April 2025 21:50 WIB

Metropolitan
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (Foto: Ist)

Pramono Sebut Program Pemutihan Ijazah Siswa Telah Selesai: Tinggal Nanti Seremoninya

8 Maret 2025 19:56 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi (Foto: Dok MI/DPR RI)

DPR Ulimatum PT MNC Tak Sentuh Proyek Hotel di KEK Lido

11 Februari 2025 03:44 WIB