Berita soal Pemprov DKI Layak Raih WTP di "Take Down" BPK Jakarta kini Hilang di Google, Agustinus Tamtama Angkat Bicara

Jakarta, MI -  Pengamat kebijakan kublik GMT Institute, Agustinus Tamtama Putra, angkat bicara soal hilangnya berita dengan judul “Kualitas Pengelolaan Keuangan Tahun 2023 Dinilai Baik, Pengamat Sebut Pemprov DKI Layak Raih WTP” yang dimuat pada website jakarta.bpk.go.id. Laman berita itu hanya menampilkan keterangan Error 404. Kuat dugaan di take down.

"Sejauh ini saya amati, kalau website alami gangguan teknis adalah hal yang lumrah. Barangkali memang sedang dalam perbaikan. Tidak masalah. Sebaiknya tidak perlu melebar kemana-mana," kata Agustinus saat dihubungi Monitorindonesia.com, Sabtu (15/6/2024).

Pun, Agustinus menegaskan bahwa dirinya hanya bisa memberi kesaksian WTP untuk pemprov DKI saja. "Terkait apa yang sedang dialami BPK sekarang, mari memberi ruang dan waktu untuk refleksi dan instrospeksi," tandasnya.

Teranyar, berdasarkan pantauan Monitorindonesia.com hingga Sabtu (15/6/2024) sore berita yang sempat dimuat website jakarta.bpk.go.id tesebut tak muncul lagi di Google. Hanya berita di media online saja yang muncul. Meski discrol hingga halaman terakhir, berita tersebut tak ada lagi alias lenyap.

Hanya saja, link yang 'Error 404' masih tertera di isi berita Monitorindonesia.com. Tetapi, tetap saja 'Page Not Found".

Sebelumnya, media online nasional banyak memberitakan “Kualitas Pengelolaan Keuangan Tahun 2023 Dinilai Baik, Pengamat Sebut Pemprov DKI Layak Raih WTP" hingga pada akhirnya di muat juga di lama resmi BPK RI Perwakilan DKI Jakarta.

Pun Monitorindonesia.com juga memberitakan dengan "Pemprov DKI Jakarta Layak Raih WTP".

Berikut isi beritanya:

Kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada tahun 2023 tercatat meningkat dan lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya.

Hal tersebut diperkuat dengan berbagai penghargaan yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta institusi lainnya kepada Pemprov DKI pada akhir tahun 2023 lalu.

“Di tahun 2023, berbagai prestasi yang menggambarkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dari KPK maupun BPKP diraih Pemprov DKI Jakarta sebagai peringkat pertama," kata pengamat kebijakan kublik GMT Institute, Agustinus Tamtama Putra saat dikonfirmasi Monitorindonesia.com, Kamis (13/6/2024).

"Ini hakikatnya menunjukkan terjadi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di Pemprov DKI Jakarta,” sambungnya.

Tamtam menilai, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Pemprov DKI tahun 2023 itu harusnya cukup menjadi dasar bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga pada tahun ini DKI kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagaimana diberikan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Jika skema audit nya mengacu pada periode surut sebelumnya, atau satu tahun sebelumnya, lalu dikuatkan dengan capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan atau TLHP yang diatas rata-rata nasional itu, maka selayaknya tahun ini Pemprov DKI dapat WTP lagi. Logikanya kan harusnya demikian,” jelasnya.

Sejumlah catatan dan alasan yang membuat dirinya yakin bahwa Pemprov DKI akan kembali meraih opini WTP sebagaimana pada enam tahun terakhir secara berturut-turut.

Diantaranya terlihat dari perolehan nilai tertinggi di tingkat nasional terhadap kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

“Pengendalian intern ini kan mengindikasikan tidak adanya praktik korupsi di tubuh Pemda. Ini juga dikonfirmasi dengan perolehan predikat tertinggi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK dari BPKP, predikat tertinggi MCP dari KPK, dan nilai hasil Survey Penilaian Integritas KPK sebesar 79,96, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 70,97,” bebernya.

Dari aspek transaksinya pun, lanjutnya, seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemprov DKI dilakukan secara non tunai, sehingga setiap aliran dana dapat ditelusuri secara transparan dan akuntabel.

Disamping itu, tambah dia, seluruh aset DKI telah dicatat dan di administrasi kan secara memadai.

“Jadi sebenarnya dasar apalagi yang bisa meragukan BPK? faktanya DKI dalam enam tahun berturut-turut dapat opini WTP, kemudian sekarang di tambah dengan prestasi dari peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset". 

"Demikian kiranya nalar kami kenapa tahun ini DKI memang layak WTP lagi,” imbuhnya.

Menanggapi isu terkait adanya jual-beli opini WTP oleh oknum pegawai BPK, Tamtam menganggap hal itu tidak seharusnya terjadi lantaran BPK merupakan garda terdepan untuk mengawasi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

“Kita positif thinking saja bahwa BPK adalah lembaga yang memiliki integritas tinggi, sehingga penilaian itu dilakukan secara profesional, berdasarkan pada kinerja keuangan".

"Dan BPK bisa membuktikan dirinya adalah lembaga yang bersih dari praktik transaksional,” imbuhnya. (an)