Ada Apa di Balik Perjanjian Kerja Sama PAM Jaya-PT Moya?

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 18 Juni 2024 22:14 WIB
PAM Jaya (Foto: Dok MI/Aswan)
PAM Jaya (Foto: Dok MI/Aswan)

Jakarta, MI - Dalam pengelolaan air minum dikelola oleh BUMD tiap daerah, khusus DKI Jakarta dikelola Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya. Sejak tahun 1998-2023 kebutuhan air minum DKI Jakarta dikelola bersama wilayah Palyja dan Aetra dimana Perjanjian Kerja Bersama (PKS) untuk perbaikan sarana distribusi dan pelayanan konsumen. 

Setelah kerja sama berakhir, dirasakan hanya bersifat komersialisasi air minum seharusnya dikelola oleh pemerintah. Sekarang PAM melakukan kerja sama dengan PT Moya dalam hal apa? 

Perbaikan dan pemeliharaan saluran atau pengelola tenaga kerja PDAM, tetapi saat Aetra dan Palyja tetap saja gagal menambah pelayanan dan malah membuat kenaikan langganan tiap periode tertentu. 

Kualitas air minum tetap saja tidak bagus hanya mengandalkan alat yang dimiliki PAM sendiri, baru tahun 2022 banyak dibuat tempat penampungan air tanpa dimasak bisa diminum di tempat tertentu saja. PKS justru menimbulkan PHK karyawan PAM Jaya. 

"Jangan membuat pelanggan PDAM dirugikan dengan tarif semakin mahal dan debit air berkurang," kata pengamat hukum pidana, Kurnia Zakaria kepada Monitorindonesia.com, Selasa (18/6/2024)  malam.

Seharusnya PKS adalah bagaimana air PAM tidak lagi berbau, jernih, deras airnya dan pencegahan pencurian saluran air minum. PKS lebih baik untuk menyediakan kebutuhan persediaan stok air minum yang  baru dan  airnya semakin berkualitas. 

"Bukan lagi pelanggan bingung dalam cara memmbayar tagihan  bulan PDAM. Tidak ada kekuatiran air mati saat musim kemarau. Mungkin peningkatan pelayanan pelanggan dengan  air PDAM  bisa diminum ataupun pelanggan bisa menikmati air panas khusus untuk mandi," ungkap Kurnia.

Bukan air minum dijual ke swasta untuk didistribusikan kepada pelanggan lama maupun baru. PDAM juga dapat mencegah air tanah digunakan untuk hotel dan bisnis serta diperjualbelikan pedagang air minum isi ulang maupun air untuk berbagai kebutuhan air minum. 

"Bisnis air bisa membuat orang menjadi tajir melintir seperti Pak Tirto pemilik Aqua dan Ahmad Sahroni anggota DPR sebagai salah satu orang terkaya di Jakarta!" ungkapnya.

PKS apakah bersifat proyek menggunakan APBD tentu harus bersifat transparan dan akuntabilitas. "Proyek tender harus tender terbuka bukan tertutup dan ditunjuk. Pihak Kejaksaan Tinggi dan Polda Metro Jaya, harus dilibatkan," tandasnya.

Dugaan korupsi
PAM Jaya harus membeli air dari PT Moya dalam setiap meter kubiknya sebelum disalurkan di masyarakat. Padahal, dengan berakhirnya kontrak dengan Aetra dan Palyja  pet Januari 2023, seluruh aset menjadi milik PAM JAYA, Namun akibat PKS oleh Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin dengan Moya, perusahaan milik Pemprov DKI itu harus membeli air bersih dari Moya.

"Kebijakan Dirut Arief Nasrudin ini merugikan PAM Jaya triliunan rupiah atas pembelian air dari Moya," ujar sumber Monitorindonesia.com di Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Menurutnya, PKS dengan Moya sangat  tidak transparan karena Moya selama ini adalah kontraktor Pengadaan Barang Jasa PAM Jaya. Diungkapkan, PKS tanpa melalui studi kelayakan dan tender. PAM Jaya langsung membuat PKS dengan Moya jadi pengelola air PAM Jaya.

"Ada apa dibalik PKS antara PAM Jaya dengan Moya ini. Saya dengar informasi Moya ini milik salah satu konglomerat di negeri ini," ungkapnya.

Dia pun meminta aparat penegak hukum (APH) seperti Kejagung, Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelidiki dugaan megakorupsi di PAM Jaya tersebut.

Sebagaimana diketahui, PKS KS eksisting antara PAM Jaya dengan kedua mitraswasta (Palyja-Aetra) berakhir Januari 2023.  PAM Jaya pun melakukan dalam proses transisi aset dan operasional pasca bekerjasama dengan Palyja-Aetra selama 25 tahun itu.

Setelah swastanisasi air ini berakhir, PAM Jaya akan melakukan pelayanan langsung kepada pelanggan. Selain itu, akan ada perubahan skema operasional penyaluran air.

Sekadar tahu, BUMD Perumda PAM Jaya dan PT Moya Indonesia juga telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memenuhi target cakupan pelayanan 100 persen di Jakarta pada 2030.

"Kerja sama yang ditandatangani Jumat ini mengenai penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui optimalisasi aset existing dan penyediaan aset baru dengan skema pembiayaan bundling," kata Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin pada Oktober 2022.

Arief mengatakan kerja sama yang dilakukan pihaknya saat ini sangat berbeda dengan dua mitra sebelumnya yakni Palyja dan Aetra sejak tahun 1998.

Dalam perjanjian sebelumnya, mitra melakukan pengelolaan dari hulu ke hilir, sementara kerja sama kali ini hanya dilakukan pada bagian produksi dan untuk distribusi dan pelayanan pelanggan sepenuhnya dilakukan oleh PAM Jaya. 

Hingga saat ini, Dirut PAM Jaya Arief Nasrudin ketika dikonfirmasi belum memberikan jawaban.