Tanggapan Rano Karno soal Beras Food Station Diduga Oplosan

Jakarta, MI - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno merespons pemeriksaan terhadap PT Food Station Tjipinang Jaya, yang diduga terlibat dalam kasus pengoplosan dan pelanggaran mutu beras.

Rano menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, akan bersikap transparan dan tak segan menindak jika memang terbukti ada pelanggaran.

“Kalau memang salah, tindak. Nggak ada urusan,” kata Rano di Kawasan Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (15/7/2025).

Namun, Rano mengaku bahwa ia telah menerima laporan dari manajemen PT Food Station, yang membantah tuduhan tersebut.

Meski demikian, Rano menekankan bahwa masalah ini akan didalami secara objektif.

“Saya sudah mendapat laporan dari FS bahwa itu tidak benar. Tapi, ini memerlukan waktu yang panjang untuk diskusi,” ujarnya.

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Rano memastikan audit dan pemeriksaan internal akan dilakukan. Inspektorat DKI Jakarta disebut sudah turun tangan untuk mengawasi proses ini.

“Pasti ada audit. Apalagi hal seperti ini, inspektorat turun,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memeriksa sejumlah produsen beras, terkait kasus dugaan pelanggaran mutu dan takaran. Diketahui ada empat produsen beras yang diperiksa hari ini.

Keempat produsen itu adalah WG, ⁠FSTJ, BPR, dan SUL/JG.

"Betul, masih dalam proses pemeriksaan," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf.

Namun, Helfi belum membeberkan lebih rinci mengenai materi pemeriksaan yang didalami dari para produsen.

Dia hanya membenarkan, bahwa pemeriksaan empat produsen beras ini termasuk dari informasi yang disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya, menyebut sekitar 212 merek beras terindikasi melakukan pelanggaran. Sejauh ini, terdapat 10 produsen yang sudah diperiksa.

"Saya sampaikan, 212 kami sudah kirim merek yang tidak sesuai standar, mengurangi volume, mutunya tidak sesuai, kemudian tidak sesuai standar, kami sudah kirim ke Pak Kapolri langsung dan Pak Jaksa Agung langsung. Sekarang ini, pemeriksaan sudah berjalan. Pemeriksaan sekarang ini, tiga hari yang lalu. Mulai ada 10 perusahaan, yang terbesar itu sudah dipanggil oleh Reskrim Satgas Pangan," ujar Amran.