Jakarta, MI – Transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta kembali menjadi sorotan.
Aktivis pemerhati kebijakan publik Sugiyanto (SGY) melayangkan surat terbuka kepada Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta, mempertanyakan hilangnya informasi dividen BUMD dari situs resmi lembaga tersebut.
Dalam surat yang dikirim pada Selasa (16/6/2026), Sugiyanto meminta BP BUMD menjelaskan alasan tidak lagi menampilkan data dividen yang disetorkan BUMD kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, informasi tersebut sebelumnya dapat diakses publik, namun kini tidak lagi tersedia.
"Publik berhak mengetahui berapa besar keuntungan yang disetorkan BUMD kepada kas daerah. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi narasi keberhasilan, tetapi tidak bisa melihat angka konkret kontribusi perusahaan-perusahaan daerah terhadap pendapatan Jakarta," tegas Sugiyanto.
Ia menilai penghapusan atau tidak ditampilkannya informasi dividen dapat memunculkan pertanyaan mengenai komitmen keterbukaan informasi publik di lingkungan BUMD DKI. Padahal, sebagian besar modal perusahaan tersebut berasal dari uang rakyat melalui penyertaan modal pemerintah daerah.
Sugiyanto meminta BP BUMD membuka secara rinci besaran dividen yang disetorkan sekitar 13 BUMD dan 10 perusahaan patungan milik Pemprov DKI Jakarta, baik secara keseluruhan maupun per perusahaan.
Menurutnya, keterbukaan tersebut penting untuk mengukur apakah perusahaan-perusahaan daerah benar-benar menghasilkan keuntungan bagi daerah atau justru menjadi beban keuangan yang terus bergantung pada suntikan modal pemerintah.
"BUMD bukan sekadar aset pemerintah yang dikelola tertutup. Publik berhak tahu mana perusahaan yang sehat dan menghasilkan dividen besar, mana yang kinerjanya stagnan, bahkan merugi," ujarnya.
Tak hanya soal dividen, Sugiyanto juga berencana mendatangi kantor BP BUMD untuk meminta penjelasan langsung mengenai berbagai aspek pengelolaan perusahaan daerah, mulai dari struktur biaya, laporan keuangan, efisiensi operasional, hingga kondisi untung-rugi masing-masing perusahaan.
Perhatian khusus juga diarahkan kepada PT Jakarta International Expo (JIExpo). Sugiyanto meminta BP BUMD membuka data mengenai besaran dan realisasi dividen yang telah disetorkan perusahaan tersebut kepada Pemprov DKI Jakarta dalam beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai JIExpo penting mengingat perusahaan tersebut mengelola aset strategis dan memiliki nilai ekonomi yang besar bagi daerah.
Surat terbuka tersebut juga ditembuskan kepada Pramono Anung dan Rano Karno, dengan harapan pemerintah daerah dapat mendorong transparansi yang lebih kuat dalam tata kelola BUMD.
"Jika BUMD dikelola dengan baik, tidak ada alasan untuk menutup data dividen dan kinerja keuangan dari masyarakat. Justru keterbukaan adalah cara terbaik membangun kepercayaan publik," kata Sugiyanto.
Hingga berita ini ditulis, BP BUMD DKI Jakarta belum memberikan penjelasan terkait hilangnya informasi dividen BUMD dari situs resminya. Pertanyaan publik pun mengemuka: apakah data tersebut sengaja tidak ditampilkan, atau ada alasan lain yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat Jakarta?
