Jakarta, MI – Desakan agar terjadi pergantian kepemimpinan di Bank Jakarta (sebelumnya Bank DKI) semakin menguat. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) secara terbuka meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung segera mengevaluasi sekaligus mencopot Direktur Utama Bank Jakarta, Agus Haryoto Widodo.
KAMAKSI menilai langkah tegas diperlukan menyusul berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tata kelola Bank Jakarta, ditambah sorotan terhadap persoalan kredit bermasalah yang dinilai berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap bank milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, mengatakan Gubernur Pramono Anung sebagai pemegang saham pengendali tidak boleh bersikap pasif menghadapi berbagai persoalan yang menjadi catatan auditor negara.
"Kami meminta Gubernur Pramono Anung mengambil langkah tegas dengan mencopot Agus Haryoto Widodo dari jabatannya guna menjaga stabilitas dan kredibilitas Bank Jakarta," katanya, Selasa (14/7/2026).
Tak hanya itu, KAMAKSI juga mendesak dilakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap operasional, tata kelola, hingga pengelolaan keuangan Bank Jakarta.
"Kami juga mendorong audit menyeluruh dan investigasi yang transparan terhadap operasional serta tata kelola keuangan bank," kata Joko dalam keterangannya di Jakarta.
Menurut KAMAKSI, apabila dalam proses audit ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau perbuatan melawan hukum lainnya, aparat penegak hukum diminta segera bertindak tanpa pandang bulu sesuai ketentuan yang berlaku.
Joko menegaskan, setiap dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah harus diusut secara profesional dan transparan agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam pengelolaan BUMD.
KAMAKSI Soroti Tata Kelola dan Kredit Bermasalah
Selain mendesak pergantian direksi, KAMAKSI menilai persoalan tata kelola perusahaan (good corporate governance) di Bank Jakarta membutuhkan pembenahan menyeluruh.
Organisasi antikorupsi itu menyoroti tingginya rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) yang dinilai harus menjadi alarm serius bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai pemegang saham mayoritas.
Menurut KAMAKSI, lemahnya pengelolaan risiko dan tata kelola berpotensi mengganggu kesehatan keuangan Bank Jakarta apabila tidak segera dibenahi.
"Kami mendorong reformasi birokrasi di lingkungan BUMD, khususnya Bank Jakarta, agar dilakukan penyegaran di jajaran direksi sebagai upaya menjaga aset daerah dan meningkatkan tata kelola perusahaan," ujar Joko.
Temuan BPK Jadi Dasar Desakan
KAMAKSI menyebut desakan evaluasi terhadap direksi tidak muncul tanpa dasar. Organisasi itu merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Kepatuhan Tahun 2024 dan Tahun 2025 hingga Triwulan III yang memuat sejumlah catatan penting terhadap operasional Bank Jakarta.
Dalam laporan tersebut, BPK mencatat sejumlah kelemahan yang perlu segera diperbaiki, antara lain proses analisis dan persetujuan kredit yang dinilai belum sepenuhnya menerapkan prinsip kehati-hatian.
Selain itu, auditor negara juga memberikan perhatian terhadap sejumlah aspek lain, meliputi pengelolaan kredit usaha kecil dan menengah (UKM), pembebanan biaya tenaga kerja, pengadaan tenaga alih daya (outsourcing), pengendalian keamanan sistem informasi, pengadaan sewa kantor cabang pembantu (KCP), efektivitas kegiatan promosi dan pemasaran, hingga pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Seluruh temuan tersebut telah dituangkan BPK sebagai rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh manajemen Bank Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku.
KAMAKSI Siapkan Aksi di Balai Kota dan Bank Jakarta
Sebagai bentuk tekanan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, KAMAKSI menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta dan Kantor Pusat Bank Jakarta.
Melalui aksi tersebut, KAMAKSI akan mendesak Gubernur Pramono Anung segera mengevaluasi direksi dan komisaris Bank Jakarta, menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, serta melakukan reformasi total terhadap tata kelola BUMD agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Hingga berita ini diterbitkan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung maupun manajemen Bank Jakarta belum memberikan tanggapan resmi atas tuntutan yang disampaikan KAMAKSI.
