Jakarta, MI– Sejumlah massa yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026).
Dalam aksi tersebut, demonstran mendesak pemerintah menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Aksi berlangsung di tepi Jalan Panglima Polim dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa membawa berbagai poster bernada kritik, di antaranya bertuliskan "MBG maling berkedok gizi", "Hentikan MBG, usut korupsinya, murahkan pangan, rakyat harus makan", hingga "Rakyat lapar karena kerakusan pejabat". Sejumlah peserta aksi juga membunyikan pentungan bambu sebagai simbol protes.
Koordinator aksi dari Sajogyo Institute, Muhammad Iqbal, menegaskan tuntutan utama mereka adalah penghentian total program MBG beserta seluruh lembaga pelaksananya.
"Kami menuntut MBG bubar, SPPG seluruh Indonesia bubar. Jika tidak didengar, konsekuensinya kami akan menolak membayar pajak," tegas Iqbal dalam orasinya.
Menurutnya, masyarakat tidak ingin uang pajak terus digunakan untuk membiayai program yang kini menjadi sorotan akibat dugaan penyimpangan dan kasus korupsi.
"Bubarkan MBG, bubarkan BGN, bubarkan SPPG. Jika tidak, jangan berharap pajak dari kami," ujarnya yang disambut teriakan massa.
Aksi tersebut berlangsung di tengah penyelidikan aparat penegak hukum terhadap dugaan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Kejaksaan Agung sebelumnya telah menangani perkara yang menyeret sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional.
Meski demikian, pemerintah tetap menyatakan Program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pemerintah juga menegaskan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan program terus dilakukan agar manfaatnya tetap tersalurkan sesuai ketentuan.
Selama aksi berlangsung, arus lalu lintas di Jalan Panglima Polim masih dapat dilalui kendaraan, meski sempat mengalami perlambatan akibat konsentrasi massa di depan kompleks Kejaksaan Agung.**
