Jakarta, MI – Proyek pembangunan rumah mewah berskala jumbo di kawasan elite Pondok Indah, tepatnya di Jalan Niaga Hijau Raya Nomor 27 hingga Nomor 33, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, menjadi sorotan tajam.
Penggalian tanah dalam skala besar dengan menggunakan alat berat di tengah permukiman elit itu memicu keresahan warga yang khawatir terhadap aspek keselamatan konstruksi, dampak lingkungan, hingga kepatuhan terhadap ketentuan perizinan.
Pantauan Monitorindonesia.com di lokasi menunjukkan proyek tersebut jauh melampaui pembangunan rumah tinggal pada umumnya.
Sejumlah kavling diketahui digabung menjadi satu kawasan pembangunan dengan bentangan galian yang luas dan cukup dalam.
Satu unit ekskavator masih terlihat beroperasi melakukan pengerukan, sementara dinding galian tampak curam dan berada relatif dekat dengan bangunan di sekitarnya.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran warga akan potensi kerusakan lingkungan sekitar, mulai dari risiko tanah ambles, retaknya bangunan, gangguan drainase, hingga ancaman longsor apabila pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai standar teknis konstruksi.
Selain kebisingan dan debu yang dirasakan hampir setiap hari, lalu lintas kendaraan proyek yang keluar masuk kawasan permukiman juga dikeluhkan warga.
Mereka berharap pemerintah tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi memastikan seluruh pekerjaan memenuhi standar keselamatan, termasuk sistem penahan tanah, metode penggalian, pengendalian air tanah, serta mitigasi risiko terhadap bangunan di sekitar lokasi.
Berdasarkan informasi yang berkembang di lingkungan sekitar, proyek rumah mewah tersebut diduga dimiliki seorang crazy rich asal Bengkulu yang dikenal sebagai pengusaha di sektor pertambangan.
Namun hingga berita ini diterbitkan, informasi tersebut belum dapat dikonfirmasi secara resmi kepada pihak pengembang maupun pihak yang disebut, sehingga masih memerlukan klarifikasi lebih lanjut.
Sorotan keras disampaikan Sekretaris Jenderal Indonesian Ekatalog Watch (INDECH), Order Gultom.
Menurutnya, proyek sebesar itu tidak boleh diperlakukan layaknya pembangunan rumah tinggal biasa karena memiliki potensi dampak besar terhadap lingkungan permukiman.
"Proyek sebesar ini tidak boleh hanya dipandang sebagai pembangunan rumah tinggal biasa. Ketika lima kavling disatukan menjadi satu proyek dengan galian yang sangat dalam, pemerintah wajib memastikan seluruh aspek legalitas dan teknis benar-benar telah dipenuhi. Jangan sampai keselamatan warga dikorbankan hanya karena lemahnya pengawasan," kata Order kepada Monitorindonesia.com, Selasa (29/7/2026).
Order mendesak Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata), Suku Dinas Lingkungan Hidup, Sektor Citata Kebayoran Lama, serta instansi teknis terkait segera melakukan inspeksi menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Menurutnya, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada dokumen administratif semata, tetapi juga harus mengaudit aspek teknis di lapangan, mulai dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), kesesuaian gambar teknis, garis sempadan bangunan (GSB), jarak bebas bangunan, tata ruang, metode pelaksanaan galian, sistem penahan tanah, hingga penerapan standar keselamatan kerja.
"Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah muncul rumah retak, tanah ambles, atau bahkan terjadi kecelakaan. Fungsi pengawasan adalah mencegah, bukan menunggu korban. Jika ditemukan pelanggaran, pekerjaan harus dihentikan sementara sampai seluruh kewajiban dipenuhi," tegasnya.
Fernando Emas: Jangan Sampai Ada Kesan Proyek Besar Kebal Pengawasan
Pengamat kebijakan publik Fernando Emas juga menyoroti proyek tersebut. Kepada Monitorindonesia.com, Jumat (31/7/2026), Fernando menilai pemerintah daerah harus segera melakukan audit menyeluruh terhadap aspek legalitas maupun teknis pembangunan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Menurut Fernando, besarnya nilai investasi suatu proyek tidak boleh menjadi alasan berkurangnya fungsi pengawasan pemerintah.
"Pemkot Jakarta Selatan jangan tutup mata. Proyek dengan skala sebesar ini wajib diaudit secara menyeluruh, baik legalitas, kesesuaian tata ruang, maupun aspek keselamatan konstruksinya. Jangan sampai masyarakat dibuat cemas karena lemahnya pengawasan pemerintah," tegas Fernando.
Ia menilai pemerintah harus mampu membuktikan kepada publik bahwa seluruh proses pembangunan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
"Kalau seluruh izinnya lengkap dan pekerjaan dilakukan sesuai standar teknis, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu. Jangan sampai muncul persepsi bahwa proyek bernilai besar mendapatkan perlakuan istimewa," ujarnya.
Fernando menegaskan, transparansi dan ketegasan aparat pemerintah menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.
"Semua warga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan rasa aman. Pemerintah harus hadir memastikan tidak ada potensi pelanggaran yang dapat membahayakan lingkungan maupun masyarakat hanya karena proyek tersebut bernilai besar atau dimiliki orang berpengaruh," pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Monitorindonesia.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak pengembang maupun Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan terkait status perizinan, dokumen teknis pembangunan, serta informasi kepemilikan proyek tersebut.
Pun, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (CKTRP) DKI Jakarta, Vera Revina Sari hanya "mengintip" pesan konfirmasi Jurnalis Monitorindonesia.com, Rabu (29/7/2026) kemarin dan/atau belum memberikan tanggapan apa pun terkait kelayakan proyek tersebut.
Sementara ruang hak jawab tetap dibuka bagi seluruh pihak sesuai prinsip pemberitaan yang berimbang dan Kode Etik Jurnalistik.
