Jakarta, MI – Komisi C DPRD DKI Jakarta menyepakati usulan penerbitan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat Badan Anggaran. Meski nilai obligasi telah disetujui di tingkat komisi, rincian proyek, kemampuan pembayaran, dan risiko beban terhadap APBD pemerintahan berikutnya masih menjadi sorotan.
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Dimaz Raditya, mengatakan kesepakatan tersebut baru menyangkut besaran nilai obligasi. Adapun daftar program yang akan dibiayai masih dapat berubah setelah dibahas bersama seluruh komisi di Banggar.
“Angkanya kita ketuk Rp3,5 triliun. Mengenai programnya, kita serahkan untuk disesuaikan dan dibahas dalam rapat Banggar,” kata Dimaz, Minggu (2/8/2026).
Menurut Dimaz, pencairan obligasi juga akan disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan proyek, terutama pembangunan Lintas Raya Terpadu atau LRT Jakarta.
Namun, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, mengingatkan agar Pemerintah Provinsi DKI tidak terburu-buru menerbitkan obligasi. Eksekutif diminta terlebih dahulu melengkapi dasar hukum, kajian kelayakan proyek, skema pembayaran, dan pembentukan dana cadangan.
“Kami harus benar-benar memiliki dasar untuk menentukan apakah obligasi daerah ini layak disetujui atau tidak,” ujar August.
Ia menyoroti tenor obligasi selama tujuh tahun yang melampaui sisa masa jabatan gubernur. Kondisi itu dinilai berpotensi mewariskan kewajiban pembayaran kepada pemerintahan berikutnya.
Pemprov DKI juga diperkirakan harus menyiapkan dana cadangan sekitar Rp500 miliar setiap tahun. Kewajiban tersebut dinilai dapat mempersempit ruang fiskal APBD untuk membiayai pelayanan sosial dan program prioritas lainnya.
“Ini akan menjadi beban APBD berikutnya. Karena itu, kemampuan membayar dan pembentukan dana cadangan harus dihitung secara cermat,” tegas August.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan dana obligasi akan diarahkan untuk membiayai proyek produktif di sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan masyarakat, dan transportasi.
Salah satu proyek yang diusulkan adalah pembangunan LRT Jakarta Fase 1C rute Manggarai–Dukuh Atas. Proyek tersebut diklaim penting untuk memperkuat integrasi transportasi umum di Jakarta.
“Ini harus kita selesaikan dengan menyambungkan LRT Fase 1C dari Manggarai ke Dukuh Atas,” kata Eliawati.
Usulan obligasi Rp3,5 triliun selanjutnya akan diuji di Banggar DPRD DKI. Pembahasan diperkirakan akan berfokus pada kelayakan proyek, kekuatan fiskal daerah, serta jaminan agar utang tersebut tidak mengorbankan anggaran pelayanan publik.**
