Misbakhun: Jadi Sejarah Baru Indinesia, Jika Wacana Pemindahan IKN Baru Teralisasi

  • Whatsapp
Misbakhun: Jadi Sejarah Baru Indinesia, Jika Wacana Pemindahan IKN Baru Teralisasi
Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun dan Anggota Komisi V DPR RI, Irwan dalam Forum Legislasi tentang "Pembahasan RUU IKN Masuk Prioritas 2021" di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (23/3/2021).

Monitorindonesia.com – Wacana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru ke Kalimantan Timur (Kaltim) pada Tahun 2024 mendatang terus mendapat perhatian di ruang publik. Apalagi jika wacana tersebut terealisasi, maka akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia.

Demikian dikemukakan Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun berbicara dalam Forum Legislasi tentang “Pembahasan RUU IKN Masuk Prioritas 2021” di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (23/3/2021).

Misbakhun menyebutkan, rencana pemindahan IKN sudah masuk dalam tahap pembangunan, seperti yang diharapkan Presiden Jokowi itu bisa selesai pada tahun 2024. Namun karena pandemi Covid-19 ini, maka Persiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini tengah berkonsentrasi penuh bagaimana menangani pandemi Covid-19. Sehingga semua energi, semua sumber daya, termasuk semua kemampuan negara dipakai untuk bagaimana mengatasi pandemi ini.

“Dan kita bersyukur Indonesia ini di antara 202 negara yang vaksinasinya juga berjalan dalam sebuah penanganan yang sangat cepat dan diharapkan akan terbangun herd imunity, sehingga aktivitas kita kembali kepada proses sosialisasi masyarakat walaupun tetap menerapkan protokol 3 M plus 2M,” katanya.

Bahkan akibat pandemi, dalam banyak hal agenda-agenda penting pemerintah itu tertunda, termasuk rencana pembangunan IKN baru ini, karena pemerintah ingin menangani itu Covid-19 itu sendiri. Dan itu pernah disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada saat rapat dengan beberapa waktu lalu.

“Makanya tadi anggarannya itu adalah baru anggaran untuk membikin semua rencana-rencana studi, survei survei dan sebagainya itu yang utama dan pemerintah Pak Jokowi inikan termasuk pemerintahan yang satu disiplin terhadap aturan Perundang-undangan,” ungkap politis Partai Golkar itu.

Pos terkait