Wakil Ketua MPR Tidak Setuju PPN di Sektor Pendidikan

  • Whatsapp
Wakil Ketua MPR Tidak Setuju PPN di Sektor Pendidikan
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Syariefuddin Hasan [Foto- Ist for MI]

Jakarta, Monitorindonesia.com – Saat ini, Pemerintah berencana memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di sektor pendidikan. Dengan adanya kebijakan tersebut, banyak pihak yang tidak setuju karena dianggap merugikan masyarakat.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Fraksi Demokrat, Syariefuddin Hasan salah satu pihak yang tidak setuju, karena kebijakan PPN tersebut dinilai memebebani masyarakat yang sedang berjuang di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia.

Bacaan Lainnya

“Intinya belum saatnya untuk kita membebani rakyat yang masih sering kesulitan di tengah pandemik,” ujar Syarief usai melakukan audiensi dengan MRP, DPRP, dan MPR for Papua di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Syarief menegaskan, untuk situasi seperti sekarang sebaiknya pemerintah memberikan bantuan kepada rakyatnya, bukan untuk menyulitkan.

“Saya pikir belum (perlu). Justru sebaliknya, negara harus memberikan (bantuan) pada rakyat, bukan mengambil dari rakyat yang sekarang sudah semakin berat,” jelasnya.

Seperti diketahui, rencana pengenaan pajak pada jasa pendidikan oleh pemerintah tertuang dalam Pasal 4A revisi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pasal tersebut berisikan pemerintah menghapus jasa pendidikan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. (AAS)

Pos terkait