Muhaimin Iskandar: Berbagai Problem Kebangsaan, Bisa Diselesaikan dengan Politik Kesejahteraan

  • Whatsapp
Muhaimin Iskandar: Berbagai Problem Kebangsaan, Bisa Diselesaikan dengan Politik Kesejahteraan
Wakil Ketua DPR RI (Korkesra), Muhaimin Iskandar.

Monitorindonesia.com – Berbagai problem kebangsaan, mulai dari kemiskinan, ketimpangan, penganggutan, pendidikan, intoleransi, konflik SDA, dan lain-lain, tengah melanda bangsa ini. Kondisi ini diperparah lagi dengan pandemi Covid-19, yang memrutuhkan nyaris seluruh sendi perekonomian.

Hal ini diungkap Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar dalam paparan materi “Negara dan Poltiisk Kesejahteraan” yang digelar di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Kamis (18/3/2021).

Bacaan Lainnya

Imbas dari kesemua problem tersebut, tambah Muhaimin, sekitar 3-4 juta orang kehilangan pekerjaan, kemiskinan mencapai 27,5 juta orang dan sebanyak 9,7 juta orang menganggur.

“Untuk itu, kehadiran negara sangatlah diperlukan sehingga masyarakat tidak merasa sendirian,” kata Gus AMI demikian Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu akrab disapa.

Negara, lanjut Gus AMI, harus membuat langkah fundamental dan strategis agar bangsa ini tidak mengalami krisis yang lebih dalam, yakni melakukan reorientasi arah politik kesejahteraan. Dimana arah politik kesejahteraan ini, terletak pada komitmen negara dalam memberikan perluasan akses, kapabilitas, serta peluang kepada seluruh warga negara dalam meingkatkan taraf hidup, serta pengaturan institusional yang dapat menjamin terdistribusinya penciptaan kesejahteraan.

“Politik kesejahteraan ini, tentunya harus berdiri di atas landasan etis bahwa seluruh produk kebijakan negara harus mengemban satu pakta bahwa ia hadir untuk menyelamatkan dab menjaga tingkat kehidupan dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Sebab, masih menurut Gus AMI, politik kesejahteraan adalah instrumen kekuasaan yang menentukan pengelolaan dan redistribusi sumber daya. Selain itu, politik kesejahteraan harus menjadi landasan pijak yang kokoh dalam menopang sertga membingkai kebijakan negara.

“Bahkan, politik kesejahteraan itu harus juga menjadi parameter tunggal untuk mengukur apakah sebuah kebijakan yang dilahirkan telah meletakan pembenaran etis dalam seluruh proses dan implementasinya,” pungkasnya. (Ery)

Pos terkait