Direktur Eksekutif LIMA Indonesia Sambut Positif SE Kapolri Tentang UU ITE

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 24 Februari 2021 12:36 WIB
Jakarta, Monitorindonesia.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menyambut positif keluarnya Surat Edaran (SE) Kapolri yang menyebutkan tersangka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tak perlu ditahan jika ada proses damai dari yang berperkara. Tentunya, langkah pertama dari kepolisian setelah terbitnya SE itu adalah memastikan bahwa seluruh aktivis yang ditersangkakan dengan pasal-pasal ITE kasusnya dihentikan. "(SE Kapolri) membuktikan bahwa suasananya telah berubah, maka pemidanaan aktivis atas sikap kritis mereka sebaiknya dihentikan," ujar Ray Rangkuti kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/2/2021). Ray mengaku khawatir karena persoalan SE ini adalah soal efektivitasnya. "Apakah seluruh anggota polisi memahami dan tentunya berkenan menjalankan isi dari SE ini," jelas Ray. Apalagi tidak ada sanksi yang diberikan jika misalnya ada anggota polisi yang tidak melaksanakan penanganan kasus seperti dalam SE tersebut. Seperti dalam kasus paling anyar yang menimpa 4 petugas nakes (tenaga kesehatan) di Pematang Siantar, yang dilaporkan melakukan penistaan agama karena memandikan jenazah bukan muhrim, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. "Ini belum terlihat ada upaya untuk menjembatani komunikasi para pihak," jelas Ray seraya meminta agar Presiden Joko Widodo juga meninjau pasal-pasal yang ada di KUHP, apakah sudah memberi ruang yang cukup bagi publik untuk mengkritik dan berpendapat atau tidak. "Sebab kalau enggak, ini berpindah pasal saja, praktiknya mungkin akan sama, kalau kita enggak pakai Undang-Undang ITE, ya kita pakai yang KUHP, toh sama-sama saja itu," kata dia menambahkan. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran terkait penerapan UU ITE, dimana satu isinya adalah soal penahanan tersangka kasus UU ITE. Surat Edaran Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif itu diteken Jenderal Sigit pada 19 Februari 2021. Terkait UU ITE, Jenderal Sigit menginstruksikan seluruh anggota Polri menerapkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Bahkan, dalam SE tersebut ada 11 poin pedoman yang diberikan oleh Jenderal Sigit untuk penyidik. Seperti di poin G, penyidik diwajibkan berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir lama penegakan hukum dan mengedepankan restorative justice dalam penyelesaian perkara. "Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk dilaksanakan restorative justice terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme," tulis Jenderal Sigit. Lalu, bagaimana jika korban tetap ingin melanjutkan perkara hingga meja hijau? Jika tersangka sudah meminta maaf, tersangka tidak akan ditahan. "Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberi ruang untuk mediasi kembali," ungkap Jenderal Sigit.[ery]

Topik:

revisi UU ITE

Berita Sebelumnya

Pelayanan Penumpang KA dan GeNose Di Stasiun Tawang Masih Dialihkan Ke Stasiun Poncol

Berita Selanjutnya

BNN RI Musnahkan 84,5 Kg Sabu dan 115,8 Kg Ganja Dari 7 Kasus