Dukung Pernyataan KASAL, Komite I DPD RI Minta Kedaulatan Negara Jadi Prioritas Utama Negara

Syamsul
Syamsul
Diperbarui 9 Desember 2021 12:29 WIB
Monitorindonesia.com- Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendukung penuh pernyataan Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono, terkait TNI AL tidak akan mundur lantaran tidak ada tawar menawar terkait urusan yang menyangkut kedaulatan dan kehormatan bangsa. Atas dukungan tersebut, DPD meminta kedaulatan negara menjadi prioritas utama negara untuk dilindungi dari gangguan asing. Komite I DPD juga menekankan kedaulatan bangsa diatas segala-galanya oleh karena itu tidak boleh ada bangsa lain yang ingin menghina kedaulatan republik ini. “Kedaulatan negara di atas segalanya. TNI-AL telah memiliki kesan yang kuat serta terus berkembang baik. Kualitas personel, persenjataan dan alutsista, serta kesejahteraan dan kuantitas personel TNI-AL telah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kapabilitas yang hebat di bidang militer. Maka, usaha picture-building untuk membangun postur TNI-AL yang kuat telah berhasil. Akan tetapi, selain memberikan kesan yang kuat dan siap, TNI-AL juga harus mampu menunjukkan kesan yang lembut dan mampu menjadi penengah di dalam konflik yang sedang terjadi. Hal ini untuk menghindari pencaplokan wilayah teritorial kita dari China di Laut Natuna Utara,” kata Ketua Komisi I DPD RI Fachrul Razi kepada wartawan, Kamis (9/12/2021). Fachrul Razi menambahkan, Indonesia dapat menerapkan langkah deterrence sebagai salah satu upaya naval diplomacy. Ide dasar dari serangan dan pertahanan adalah letak sumber kekuatan. Di mana terdapat area vital dan strategis, di sanalah pusat serangan yang lebih besar. “Indonesia sebagai salah satu negara yang paling vokal dan memiliki bargaining power terkuat dalam ASEAN, telah mengupayakan berbagai macam diplomasi untuk mencapai resolusi konflik di Laut Tiongkok Selatan. Kawasan dengan potensi yang strategis tentunya membutuhkan kebijakan strategis pula. Negara yang tidak mampu meramu kebijakan strategisnya di kawasan ini akan kehilangan kepentingan strategisnya pula,” jelas alumni FISIP Universitas Indonesia tersebut. China mengklaim sebagian Laut Natuna Utara, lanjut Fachrul Razi, sebagai bagian dari wilayah tangkap tradisional mereka. Klaim itu dinyatakan China dengan mengumumkan zona sembilan garis putus-putus (nine-dash line) yang mencakup sebagian besar Laut China Selatan yang kaya energi. "Klaim China yang dituangkan dalam peta sembilan garis putus-putus telah digugurkan oleh Pengadilan Arbitrase di Belanda, 12 Juli 2016, sebab tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Namun, China mengabaikannya dan terus melanjutkan pembangunan di seluruh wilayah itu," tutup Ketua Komisi I DPD itu . Sebelumnya, Laksamana Yudo Margono meminta prajuritnya untuk menunjukkan kekuatan yang menggetarkan lawan maupun kawan dan pihak yang merongrong kedaulatan dan mengganggu kepentingan negara di laut Indonesia. Hal itu diungkapkan KSAL pada masa peningkatan ketegangan di Laut Natuna Utara usai Indonesia mendapat protes dari China. Yudo memastikan TNI AL tidak akan mundur lantaran tak ada tawar menawar terkait urusan yang menyangkut kedaulatan dan kehormatan bangsa. "Prinsip ini harus kita pegang Teguh selamanya meskipun nyawa yang menjadi taruhannya," jelas Yudo saat memberikan pidato di Upacara Hari Armada RI Tahun 2021 di Koarmada II Surabaya, Senin (6/12/2021) kemarin. Yudo menegaskan sebagai prajurit Armada RI harus siap setiap saat dalam menjalankan amanat rakyat untuk menjaga lautan Nusantara. (Wawan)

Topik:

Laut Natuna

Berita Sebelumnya

Ini Daftar Bencana Alam Sepanjang 2021 Berdasarkan Data BNPB

Berita Selanjutnya

Menkominfo Sebut, Sektor Komunikasi dan Infomrasi Alami Pertumbuhan Dua Digit Selama Pandemi