Komnas HAM Kerap Terima Aduan Tindakan Kekerasan Aparat
![Syamsul](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
Syamsul
Diperbarui
11 Desember 2021 13:45 WIB
![Komnas HAM Kerap Terima Aduan Tindakan Kekerasan Aparat](https://monitorindonesia.com/2021/12/IMG-20211211-WA0002.jpg)
Monitorindonesia.com- Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengungkapkan pihaknya masih kerap menerima aduan tindakan kekerasan dan penyiksaan oleh aparat.
"Kekerasan aparat masih menjadi catatan penting situasi hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM masih terus menerima berbagai pengaduan mengenai kekerasan dan penyiksaan," kata Taufan saat pidato dalam acara peringatan Hari HAM Sedunian 2021 ke-73, seperti dikutip pada chanel youtube Humas Komnas HAM RI, Sabtu (11/12/2021).
Padahal sejak 1998, lanjut Taufan, Indonesia telah telah meratifikasi atau mengadopsi konvensi anti penyiksaan, tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia. Meski telah tertuang dalam UU No. 5 tahun 1998, namun pemerintah masih perlu menambahkan protokol pilihan untuk memperkuat.
"Pemerintah Indonesia perlu meratifikasi protokol pilihan atau optional protocol anti penyiksaan sehingga semakin memperkuat acuan hukum untuk pencegahan penyiksaan hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia serta membangun mekanisme pencegahan nasional," jelasnya.
Taufan juga menyarankan polisi dan para aparat penegak hukum perli dibekali pemahaman soal HAM. Tujuannya agar dapat mencegah tindakan penyiksaan yang mengarah pelanggaran HAM.
"Pendidikan hak asasi manusia bagi kepolisian dan TNI akan terus ditingkat oleh Komnas HAM bekerjasama dengan kedua insittiusi tersebut," imbaunya.
"Kita membutuhkan Polri dan TNI yang kuat, profesional namun tetap menghormati prinsip dan norma hak asasi manusia," tambahnya.
Taufan menambahkan, bahwa terkait sistem pemidanaan, aparat penegak hukum sudah saatnya lebih mengedepankan langkah pendekatan keadilan restoratif.
Sebab, kata dia, berdasarkan hasil survei Komnas HAM pada Oktober 2021, dari 1.200 responden di 34 provinsi, menunjukkan lebih dari 80 persen setuju dengan pendekatan keadilan restoratif.
"Ini mesti menjadi komitmen kita bersama sehingga penegakan hukum bisa lebih baik lagi ke depannya," pungkasnya.(Wawan)
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
Berita Terkait
Hukum
![Komnas HAM Terjun Langsung Tangani Kasus Kematian Wartawan Rico di Karo Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro [Foto: Repro Antara]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/antike.webp)
Komnas HAM Terjun Langsung Tangani Kasus Kematian Wartawan Rico di Karo
18 Juli 2024 12:40 WIB
Hukum
![7.000 Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Sudah Diterbitkan Komnas HAM Komnas HAM (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/76954f45-ca4c-4434-91f5-ec6685742bdc.jpg)
7.000 Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Sudah Diterbitkan Komnas HAM
20 Juni 2024 20:28 WIB
Politik
![Bawaslu Komitmen Tegakkan Penyelenggaraan Pemilu Tanpa Kekerasan Berbasis Gender Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty dalam Rapat Konsolidasi di Ashley Hotel, Jakarta Pusat (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/lolly-suhenty.webp)
Bawaslu Komitmen Tegakkan Penyelenggaraan Pemilu Tanpa Kekerasan Berbasis Gender
10 Juni 2024 13:37 WIB