Timboel Siregar: Permenaker No Work No Pay Melegalkan Pelanggaran Upah Pekerja

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 11 November 2022 18:00 WIB
Jakarta, MI - Kalangan pengusaha meminta Menteri Ketenagakerjaan mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang No Work No Pay. Alasan yang dibangun kalangan pengusaha adalah untuk menurunkan tingkat PHK saat ini. Ketentuan tentang No Work No Pay diatur dalam pasal 93 ayat 1 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan ini masih berlaku dan mengikat seluruh pelaku hubungan industrial, yaitu Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja. Adapun bunyi Pasal 93 ayat (1), Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Jadi point dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) tersebut adalah No Work No Pay dilakukan bila pekerja tidak mau bekerja. Di luar ketentuan Pasal 93 ayat (1) tersebut pekerja yang tidak bekerja karena keinginan pengusaha harus tetap dibayar upahnya. Menurut Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, apabila dalam kondisi saat ini yang katanya akan ada resesi, dan pengusaha akan merumahkan para pekerjanya. Maka sesuai ketentuan tersebut pihak perusahaan tetap harus membayar upah termasuk membayar iuran seluruh program jaminan sosial agar pekerja tetap memiliki pendapatan dan tetap terlindungi oleh jaminan sosial. "Kalaupun perusahaan melakukan PHK dan terjadi perselisihan PHK maka perusahaan pun harus tetap membayar upah pekerja sampai adanya putusan pengadilan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 157A UU Cipta Kerja," kata Timboel dalam keterangannya, Jum'at (11/11). Selama pandemi covid19 dan hingga saat ini, lanjut Timboel, pengusaha yang merumahkan pekerja kecenderungannya tidak membayar upah pekerja, dan kalau pun dibayar upah ditentukan sepihak oleh pengusaha dengan nilai jauh di bawah upah normal. Ketika dirumahkan, kata Timboel, lalu dikatakan telah terjadi PHK, pihak pengusaha mengatakan tidak terjadi PHK, namun upah tidak dibayarkan lagi. "Tindakan pengusaha yang tidak membayar upah pekerja adalah sebuah pelanggaran, dan ini terus dibiarkan pemerintah," ungkapnya. Timboel menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan pengusaha ini seharusnya ditindak oleh pengawas ketenagakerjaan, namun peran pengawas ketenagakerjaan sangat lemah sehingga pekerja terus menjadi korban. "Saya menilai permintaan adanya permenaker tentang no work no pay oleh pengusaha ini adalah upaya melegalkan tindakan pengusaha untuk tetap merumahkan pekerja tanpa membayar upah," jelasnya. Bagi Timboel, dirumahkan tanpa upah membuat pekerja tersandera. Di PHK tidak tetapi tidak dibayar upahnya. "Kalau diPHK maka pekerja memiliki kepastian, yaitu berhak mendapat kompensasi PHK (yaitu pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak), mendapat manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dapat mencairkan JHT, dan dapat pelayanan JKN maksimal 6 bulan dari BPJS Kesehatan tanpa membayar iuran," bebernya. Namun tak dapat dipungkiri, bahwa yang terjadi saat ini, ungkap Timboel, justru dirumahkan tanpa upah dan iuran jaminan sosial tidak dibayar lagi, tetapi pekerja tidak di PHK. Ini yang membuat pekerja jadi menderita. Tanpa upah dan tanpa perlindungan sosial. "Kalau dikatakan Permenaker no work no pay akan menghindari PHK maka saya pastikan itu tidak benar. Itu hanya upaya untuk legalkan pelanggaran terhadap upah pekerja," bebernya. Untuk itu, Timboel meminta Kemnaker tidak membuat Permenaker tentang No Work No Pay. Adapun alasannya, secara Yuridis, tegas Timbole, Permenaker tidak boleh melanggar Pasal 93 ayat 1 UU No. 13 tahun 2003 karena kedudukan UU lebih tinggi dari Permenaker. Dari alasan sosiologis, tambah Timboel, pekerja dirumahkan tanpa upah merupakan tindakan pelanggaran HAM pekerja untuk membiayai kehidupannya beserta keluarga. "Saya juga mendesak pengawas ketenagakerjaan menegakkan hukum atas tindakan pengusaha yang tidak membayar upah pekerja. Secara filosofis kehadiran negara untuk melindungi pekerja. Negara harus hadir dengan menindak pengusaha yang tidak membayar upah pekerja. Tidak membayarkan upah pekerja dapat diproses pidana maupun perdata," tutupnya. #Permenaker No Work No Pay

Topik:

Permenaker No Work No Pay

Berita Sebelumnya

LaNyalla: Banjir Informasi Bikin Masyarakat Abai Berbangsa dan Bernegara

Berita Selanjutnya

Hari Ayah Nasional Diperingati Setiap 12 November, Ini Sejarahnya