PDIP Laporkan Kompas dan Media Milik Surya Paloh ke Dewan Pers

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 20 Januari 2023 15:13 WIB
Jakarta, MI - DPP PDI Perjuangan (PDIP) melakukan konsultasi dengan Dewan Pers terkait rencana melaporkan Kompas.com dan dua media milik Ketum Partai NasDem Surya Paloh, yakni Media Indonesia dan Metro TV pada Kamis (19/1). Mereka mengeluhkan pemberitaan HUT ke-50 PDIP pada 10 Januari 2023 lau. Konsultasi itu, dihadiri oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-Undangan Yasonna Laoly, serta Ahmad Basarah (ketua DPP PDIP). Adapun audiensi pelaporan tersebut, diterima langsung oleh Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu. “Kami berencana mengadukan tiga media ke Dewan Pers. Ketiga media itu Kompas.com, Media Indonesia, dan Metro TV. Kami akan kaji dan melakukan prosedur pengaduan sesuai mekanisme yang ada,” kata Yasonna, Kamis (19/1). Menurut Yasonna, kepemilikan media oleh aktivis partai bisa disalahgunakan untuk menyerang atau memanfaatkan kepentingan kelompok tertentu. Namun, belum diketahui pasti pada konten bagian mana yang dianggap merugikan PDIP sebagai parpol yang diberitakan ketiga media itu. Apalagi, kata dia, tindakan tersebut tidak adil. Sebab, media mestinya dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Maka dari itu, ia menyarankan Dewan Pers agar membuat ketentuan supaya pers menjunjung tinggi etika dalam pemberitaan. Sehingga tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Mengingat saat ini sudah memasuki tahun politik menjelang pilkada serentak dan pemilu 2024. Senada, Hasto juga menambahkan pers tidak sepatutnya digunakan untuk kepentingan politik elektoral dengan menyudutkan kelompok lain. “Pers harus digunakan untuk kepentingan membangun peradaban bangsa. PDIP berkomitmen untuk membangun pers yang profesional. Kami juga tidak ingin mengelola media sendiri,” bebernya. Menanggapi perihal tersebut, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mempersilahkan PDIP untuk melaporkan media yang dalam pemberitaannya dianggap merugikan mereka. Menurut ninik, Dewan Pers telah berupaya untuk menjaga pers nasional agar independen, menjaga standar kualitas, dan terlepas dari campur tangan atau intervensi pihak luar. “Dewan Pers akan menyelesaikan sengketa pemberitaan melalui mekanisme UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, jika ternyata sengketa itu merupakan persoalan pidana, penyelesaiannya akan diserahkan ke kepolisian. Sudah ada perjanjian kerja sama tentang hal ini dengan kepolisian,” ujar Ninik. Semua pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, memiliki hak jawab dan hak koreksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU Pers.

Topik:

PDIP Surya Paloh Dewan pers

Berita Sebelumnya

Gempa Magnitudo 4,0 Guncang Maluku Tenggara

Berita Selanjutnya

Luther King dalam Puisi Esai di Kedutaan Besar AS

Berita Terkait

Hukum
Happy Hapsoro (kiri) dan Puan Maharani (kanan) (Foto: Kolase MI)

Puan Maharani Menangis Usai Suaminya Ditangkap Kejagung Hoaks, Ini Kasus Korupsi Menyeret Nama Happy Hapsoro

29 September 2025 14:16 WIB

Ragam
Dewan Pers

Dewan Pers: Sejumlah Media Cyber Dinilai Langgar Pasal 3 KEJ

23 September 2025 13:29 WIB

Nasional
Wahyudin Moridu (Foto: Repro)

Viral Ucapan Mau Rampok Uang Negara, Harta Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Minus Rp2 Juta

20 September 2025 15:37 WIB

Nasional
Rekaman video viral anggota DPRD Gorontalo dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahyudin Moridu yang sebut ingin rampok uang negara (Foto: Tangkapan Layar)

Mabuk Sambil Berkendara, Anggota DPRD Gorontalo Ngoceh Mau Rampok Uang Negara

20 September 2025 13:05 WIB

Nasional
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI)

Kata Menkeu Purbaya Rakyat Sejahtera dalam 10 Bulan Pemerintahan Prabowo, Anak Buah Megawati: Aku yang Gila atau Dia yang Agak Laen?

11 September 2025 11:08 WIB

Politik
Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus (kanan) dan Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati (kiri) dari Fraksi PDIP. Foto: Kolase MI/Aan

PDIP akan Beri Sikap terhadap Deddy Sitorus dan Sadarestuwati

1 September 2025 12:57 WIB