Mendagri Bakal 'Tendang' Pj Kepala Daerah Tak Bisa Kendalikan Inflasi

Jakarta, MI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, bakal memecat penjabat (Pj) kepala daerah yang tak bisa mengendalikan inflasi di wilayahnya. “Kalau ada (Pj kepala daerah) yang sampai tiga kali berturut-turut inflasi (daerah)-nya di atas nasional, sudahlah pasti akan out saja, pasti saya akan out-kan,"  tegas Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (24/1) kemarin. Mantan Kapolri ini akan melaporkan ke Presiden terhadap Pj yang mampu mengendalikan inflasi untuk tetap dipertahankan. "Tapi sebaliknya, rekan-rekan yang bisa mengendalikan inflasi dan relatif bagus, mau digoyang seperti apa kita akan pertahankan,” ungkapnya. Menurut Tito pengendalian inflasi menunjukkan kualitas kepemimpinan dari Pj Kepala Daerah. Sebab, pengendalian inflasi bukan sebuah pekerjaan mudah. Dimana, lanjut dia, setiap kepala daerah harus melakukan pengecekan di lapangan dan melakukan tindakan-tindakan konkret. Seperti melalui rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), operasi pasar murah, hingga gerakan menanam. “Ada juga yang autopilot (dalam pengendalian inflasi). Kita punya datanya, dan saya sangat warning nanti kepada rekan-rekan yang Pj, ini sudah ada 101 Pj, tahun ini ada 170, Pj-Pj ini nomor satu variabelnya, salah satu yang menjadi kriteria adalah pengendalian inflasi,” jelasnya. Lebih lanjut, meski inflasi di Indonesia masih relatif terkendali, dirinya mengingatkan semua pihak agar jangan cepat berpuas diri. Karena berdasarkan data yang dikantonginya, dibanding dengan negara lain di Asia Tenggara, inflasi Indonesia berada di posisi tengah. Artinya, masih ada negara yang tingkat inflasinya lebih rendah. Seperti Brunei Darussalam (3,1 persen), Kamboja (3,6 persen), dan Malaysia (3,8 persen).