China Minta APBN Jadi Jaminan Utang, Said Didu: Cara untuk Menyiksa Rakyat

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 23 April 2023 07:39 WIB
Jakarta, MI - Permintaan Pemerintah China yang meminta APBN sebagai jaminan utang untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) dinilai upaya untuk menyiksa rakyat. Hal itu sebagaimana dikatakan mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu melalui cuitannya di Twitter pribadinya seperti dikutip Monitor Indonesia, Minggu (23/4). “Jadi berbagai cara untuk menyiksa rakyat, demi suksesnya proyek ini. Ini proyek jebakan, proyek jebakan China. Sekarang jebakan itu sudah jadi,” jelasnya. Said Didu juga mengatakan bahwa pembengkakan anggaran dan permintaan APBN untuk jaminan proyek KCJB dinilai sebagai jebakan yang dibuat oleh Pemerintah China terhadap Pemerintah Indonesia. "Pembengkakan anggaran, penolakan penurunan bunga pinjaman dari China, dan permintaan jaminan dari China agar pinjaman dijamin APBN. Adalah fakta bahwa jebakan China pada Kereta Api cepat sudah terjadi,” katanya. Dia menceritakan, kala itu Pemerintah Indonesia meminta Pemerintah China sebaai pemilik saham mayoritas dari KCJB, namun ditolak. Dari penolakan itu, kata Said Didu, dapat dikatakan bahwa proyek KCJB memang tidak layak untuk dijalankan. Sebab, kata dia, disinyalir Pemerintah China hanya mencari untung dalam proyek tersebut. “Pemerintah dulu meminta China menjadi pemilik saham mayoritas. Tapi tidak mau. Itu menunjukkan dua hal, satu bahwa memang proyek ini tidak layak, dua China memang hanya mencari pelaksanaan keuntungan dari proyek,” pungkasnya. (ABP) #China Minta APBN Jadi Jaminan Utang #Cara Menyiksa Rakyat #Said Didu