Kemenlu Desak Myanmar Selamatkan 20 WNI Korban TPPO

Jakarta, MI - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mendesak otoritas Myanmar mengambil langkah efektif untuk menyelamatkan 20 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang disekap di Myawaddy. "KBRI Yangon dan KBRI Bangkok antara lain mendesak otoritas Myanmar mengambil langkah efektif untuk menyelamatkan para WNI," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI, Judha Nugraha, Rabu (3/5). Judha mengatakan mayoritas para WNI itu berada di Myawaddy, lokasi konflik bersenjata antara militer Myanmar dan kelompok pemberontak. Oleh karea itu, kata Judha, tantangan untuk menyelamatkan para WNI itu cukup tinggi. "Namun hal tersebut tidak menyurutkan berbagai langkah pelindungan yang terus diupayakan Kemlu, KBRI Yangon dan KBRI Bangkok," tegasnya. Judha mengatakan pihaknya meminta Myanmar memetakan jejaring yang ada di Myawaddy melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pemerhati kasus online scam. "Pendekatan formal dan informal terus dilakukan," ujarnya. Judha mengatakan sejauh ini pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah, antara lain mengirimkan nota diplomatik kepada Kemenlu Myanmar, berkoordinasi dengan otoritas setempat, serta berkerja sama dengan lembaga internasional seperti IOM dan Regional Support Office Bali Process di Bangkok. Kemudian, dari sisi penegakan hukum, Kemenlu juga telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri untuk menindak para pelaku TPPO ke Myanmar tersebut. "Dari sisi pencegahan, melakukan kegiatan public awareness campaign mengenai modus-modus TPPO di kasus online scam," kata Judha. Sebagai informasi, selama periode tahun 2020-2023, KBRI Yangon telah menerima laporan 203 WNI yang mengalami permasalahan di wilayah Myanmar, khususnya terkait indikasi/dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hingga April 2023, KBRI Yangon telah memfasilitasi penyelesaian/pemulangan 127 WNI ke Tanah Air. #Kemenlu Desak Myanmar Selamatkan 20 WNI Korban TPPO