Pemerintah Cabut Aturan Wajib Masker di Tempat Umum

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 11 Juni 2023 01:14 WIB
Jakarta, MI - Pemerintah memperbaharui aturan protokol kesehatan di masa transisi endemi COVID-19. Dalam kebijakan terbaru itu, masyarakat tidak lagi diwajibkan mengenakan masker ketika berada di fasilitas publik.Aturan penerapan prokes terbaru dari pemerintah ini ditetapkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).Salah satu latar belakang diterbitkannya SE tersebut adalah karena kondisi persebaran kasus COVID-19 di dunia dan Indonesia semakin terkendali, dan kekebalan masyarakat juga sudah tinggi.Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan pada masa transisi endemi terhadap pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, pelaksanaan kegiatan berskala besar, dan kegiatan pada fasilitas publik."Tujuan Surat Edaran ini adalah memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari penularan COVID-19," bunyi maksud dan tujuan, seperti dikutip dari Surat Edaran tersebut yang dikutip di Jakarta, Sabtu (10/6).Berikut adalah isi terkait aturan protokol kesehatan dari Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 dari Satgas Penanganan COVID-19.1. Seluruh pelaku perjalanan dalam dan luar negeri, pelaku kegiatan di fasilitas publik, dan pelaku kegiatan berskala besar tetap berupaya melakukan perlindungan secara pribadi dari penularan COVID-19 serta:a. Dianjurkan tetap melakukan vaksinasi COVID-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan COVID-19.b. Diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19 dan dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko COVID-19, sebelum dan saat melakukan perjalanan dan kegiatan di fasilitas publik.c. Dianjurkan tetap membawa hand sanitizer dan/atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan.d. Bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan COVID-19, dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19.e. Dianjurkan tetap menggunakan aplikasi SATUSEHAT untuk memantau kesehatan pribadi.2. Seluruh pengelola dan operator fasilitas transportasi, fasilitas publik, dan kegiatan skala besar bersama dengan pemerintah daerah setempat dianjurkan untuk:a. Tetap melakukan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan promotif untuk mengendalikan penularan COVID-19.b. Tetap melakukan pengawasan, pembinaan, penertiban, dan penindakan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan untuk mengendalikan penularan COVID-19.Pada bagian akhir juga disebutkan bahwa surat edaran terbaru itu berlaku mulai tanggal 9 Juni 2023, dengan ketentuan dapat dilakukan pengetatan pembatasan kembali apabila terjadi kenaikan kasus yang signifikan. #Aturan#Wajib Masker 

Topik:

Covid-19 Masker

Berita Sebelumnya

Penuh Kecurangan, Pemilu 2024 Bermasalah dan Cacat Sejak Awal

Berita Selanjutnya

Presiden Jokowi Tekankan Birokrasi Tak Berbelit-belit 

Berita Terkait

Hukum
Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari.

Sisa Dosa Korupsi Bansos Era Juliari 'Membidik' Gary Tanoesoedibjo dan Petinggi Logistik!

13 Agustus 2025 19:22 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Usut Korupsi Bansos Presiden Rp125 M, KPK Periksa Dirut PT Junatama Foodia Kreasindo

11 Agustus 2025 14:30 WIB

Investigasi
Nadiem Makarim dalam acara Pengumuman Bantuan Kuota Data Internet tahun 2021, Senin, 1 Maret 2021 melalui akun Youtube resmi milik Kemendikbud RI (Foto: Dok MI/Net/Ist)

Bantuan Kuota Internet 'Dicuri' saat COVID-19

27 Juli 2025 21:41 WIB

Ragam
Ilustrasi - Vaksin Covid-19 (Foto: Istimewa)

Bio Farma Klaim Sudah Tindak Lanjuti Temuan BPK soal Vaksin Merah Putih

14 Juli 2025 08:21 WIB

Hukum
Para tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumut saat digiring masuk ke mobil tahanan KPK (Foto: Dok MI/Istimewa)

Larangan Tersangka Korupsi Kenakan Tutup Wajah Berpotensi Langgar Hukum, DPR Ungkap Sebabnya

14 Juli 2025 07:28 WIB

Hukum
Direktur Utama (Dirut) PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir (kiri) dalam konferensi pers virtual bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Pengembangan Vaksin Merah Putih, Jakarta, Jumat (16/04/2021).

BPK: Pengembangan Vaksin Merah Putih Rugikan Bio Farma Rp 9,127 Miliar

13 Juli 2025 16:18 WIB