Komisi VII akan Menindaklanjuti Dugaan Ekspor Ilegal 5,3 Juta Ton Nikel ke China

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 24 Juni 2023 09:26 WIB
Jakarta, MI - Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan ekspor ilegal 5,3 juta ton bijih ke China sejak Januari 2020-Juni 2022, akan ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI, Yulian Gunhar, Jumat (23/6). "Komisi VII akan menindaklanjuti temuan KPK mengenai dugaan ekspor bijih nikel ilegal ke China, melalui panja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terutama dengan menyorot kerugian negara dari sektor ekpor bijih nikel ilegal itu," katanya. Gunhar menambahkan, dugaan praktik ekspor bijih nikel ilegal itu tentu sangat merugikan pendapatan negara, yang sedang menggiatkan hilirisasi demi menambah penerimaan devisa negara. Maka, menurut politisi PDI Perjuangan ini, sangat penting bagi Komisi VII untuk menggali informasi terkait praktik ekspor  ilegal ini. "KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara dari sisi royalti dan bea keluar sebesar Rp 575 miliar akibat dugaan ekspor 5,3 juta ton bijih nikel (nikel ore) ke China, sejak Januari 2020 sampai Juni 2022. Untuk itu, Komisi VII akan segera mendalami dugaan itu, dengan meminta klarifikasi Dirjen Minerba," katanya. Gunhar pun meminta pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pencegahan ekspor bijih nikel ilegal, pasca pelarangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020, melalui Permen ESDM No. 11/2019. "Seperti kita tahu, bahwa selama ini pengawasan untuk mencegah ekspor ilegal telah dilakukan melalui Bakamla, Bea Cukai, Pol Air, dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Namun kenapa masih bocor? Maka harus diusut tuntas siapa saja yang bermain," tegasnya. Seperti diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga telah terjadi ekspor 5,3 juta ton bijih nikel (nikel ore) ke China sejak Januari 2020-Juni 2022. Aktivitas ekspor tersebut menjadi ilegal karena sejak 2020, pemerintah Indonesia melarang ekspor bijih nikel sebagai salah satu langkah hilirisasi sektor pertambangan.

Topik:

KPK Komisi VII DPR RI bijih nikel ekspor ilegal

Berita Sebelumnya

Politikus Gerindra Desmond Mahesa Meninggal Dunia

Berita Selanjutnya

Profil Desmond J Mahesa, Politikus Gerindra yang Meninggal Dunia

Berita Terkait

Hukum
Empat dari 21 tersangka kasus dana hibah Jawa Timur, (kiri-kanan) yakni pihak swasta dari Blitar Jodi Pradana Putra, pihak swasta dari Tulungagung Wawan Kristiawan, anggota DPRD Jatim Hasanuddin, dan mantan Kepala Desa dari Tulungagung Sukar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Terima Rp 32,2 M terkait Korupsi Dana Hibah Pokmas

5 jam yang lalu

Monitor Hukum
Dokumen diduga berisi agen travel penerima kuota haji 2024 tambahan (Foto: Dok MI/Istimewa)

5 Biro Travel dengan Kuota Haji Terbesar Ini dalam Bidikan KPK!

5 jam yang lalu

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI)

Babak Baru Kasus Suap PLTU-2 Cirebon Diusut KPK

11 jam yang lalu

Hukum
KPK Tahan 4 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim (Foto: Istimewa)

KPK Jebloskan 4 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim ke Balik Jeruji Besi

18 jam yang lalu

Hukum
Pesawat Garuda Indonesia (Foto: Istimewa)

KPK Ingatkan Risiko Korupsi Pembelian Pesawat Garuda Miliaran Dolar AS

19 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI/)

KPK Ultimatum Pihak Agen Travel yang Tak Kooperatif terkait Kasus Kuota Haji

21 jam yang lalu