Hari Bhayangkara 2023, SETARA Institute: Polri, Stop Penggunaan Pasal Penodaan Agama

Rekha Anstarida

Diperbarui 1 Juli 2023 19:54 WIB

Hari Bhayangkara 2023, SETARA Institute: Polri, Stop Penggunaan Pasal Penodaan Agama

Jakarta, MI - SETARA Institute mengucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-77 tahun 2023. Semoga Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semakin berkontribusi untuk menguatkan kebinekaan Indonesia dan menjamin perlindungan dan penghormataan hak atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) untuk seluruh warga. Dalam spirit Hari Bhayangkara itu, SETARA Institute mendorong agar Polri menghentikan atau paling tidak melakukan moratorium atas penggunaan pasal penodaan agama. "Secara hukum, pasal-pasal penodaan agama dalam UU No 1/PNPS/1965, KUHP, dan UU ITE merupakan ketentuan hukum yang problematis, dengan unsur-unsur pidana yang kabur (obscuur), dan tidak memberikan kepastian hukum (lex certa)," kata Wakil Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Bonar T Naipospos dalam keterangannya, Sabtu (1/7). Menurut data riset KBB SETARA Institute (2007-2022), hukum penodaan agama kerap kali digunakan untuk mengkriminalisasi pihak-pihak tertentu secara sewenang-wenang. Kasus-kasus kriminalisasi tersebut melingkupi spektrum kasus yang luas; dari soal asmara, penanganan jenazah, sampai penghukuman atas interpretasi keagamaan. Selain itu, dalam catatan SETARA Institute, penerapan pasal-pasal penodaan agama lebih tampak sebagai ‘peradilan’ oleh tekanan massa (trial by mob). "Idealnya, pihak kepolisian tidak boleh tunduk pada tekanan massa dan kelompok keagamaan tertentu, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketundukan pada tekanan kelompok tertentu tersebut biasanya dijustifikasi pihak kepolisian dengan penggunaan pasal penodaan agama," ujarnya. Di Hari Bhayangkara ini, lanjutnya, SETARA Institute kembali mengingatkan Polri bahwa fatwa MUI bukanlah hukum positif dan peraturan perundang-undangan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia. "Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: UUD Negara RI Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota," ungkapnya. Fatwa merupakan pandangan keagamaan dari ormas keagamaan tertentu mengenai suatu kasus atau fenomena aktual yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Organ pemerintahan negara, termasuk Polri, dapat menimbang pandangan Ormas keagamaan tersebut yang dapat dipastikan beragam dan tidak tunggal. Namun demikian, fatwa Ormas Keagamaan tidaklah mengikat Polri dan elemen kelembagaan negara apapun untuk menjadikannya sebagai dasar formal bagi tindakan hukum yang akan diambil oleh Negara.

Topik:

setara institute HUT Bhayangkara ke-77

Hari Bhayangkara 2023, SETARA Institute: Polri, Stop Penggunaan Pasal Penodaan Agama

Berita Sebelumnya

Misan Syamsuri Bantah Tudingan PDIP soal Pembangunan JIS Abal-abal: Pasti Ada Perencanaan

Berita Selanjutnya

Sukamta: Dukung Langkah Kemlu Panggil Dubes Swedia Soal Pembakaran Al-Quran

Berita Terkait

Kasus Demo Anarkis hingga Penjarahan, SETARA Institute Desak Pemerintah Bentuk TGPF

Represi Aparat dan Gagalnya Transformasi Polri di Tengah Bebalnya Elite Politik

Seskab Teddy hingga Bahlil Dianugerahi Tanda Kehormatan, Setara Institute: Prabowo Langgar Undang-undang

Intoleransi Kian Marak, Pemerintah Justru Memberi ‘Angin Segar’

Bertentangan dengan Konstitusi, Panglima Didesak Batalkan Pengerahan TNI di Kejati dan Kejari

TNI Disebut Langgar Hukum dalam Penggerebekan Sarang Narkoba di Bima

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K