DPR RI: Hadapi Pemilu Pemerintah Harus Perbanyak Edukasi Masyarakat dan PSE

Rekha Anstarida
Rekha Anstarida
Diperbarui 23 September 2023 17:47 WIB
Jakarta, MI - Kampanye Pemilihan Umum tahun 2024 tinggal beberapa bulan, media sosial menjadi salah satu media kampanye calon anggota dewan maupun calon presiden. Media sosial bisa secara efektif dalam mengarahkan calon pemilih dengan teknologi artifisial intelegent (AI) dalam algoritma aplikasinya. Namun, media sosial terbukti memperkuat pembelahan di masyarakat, media penyebar hoax dalam Pemilu tahun 2019. Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta, dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa pemerintah harus memperbanyak dan memperluas edukasi penggunaan media sosial menjelang pemilu berlangsung. “Media sosial sekarang semakin efektif dalam mengarahkan masyarakat. Ibarat dua mata pisau yang berbahaya jika tidak dipergunakan dengan baik dan benar, pisau itu akan menusuk pengguna dan orang lain. Pisau tajam media sosial bisa memecah belah masyarakat dengan pembentukan kecenderungan dengan perangkat algoritmanya. Model algoritma platfrom media sosial seperti Tiktok, Instagram, Youtube mirip-mirip yaitu tayangan video muncul merupakan rekomendasi berdasarkan konten video yang disukai, memiliki kemiripan, hashtag yang sama. Konten yang mirip ini akan mempengaruhi pikiran bahkan perilaku dari pengguna," kata Sukamta, Sabtu (23/9). “Personifikasi ini terbukti memperkuat pembelahan masyarakat dalam pemilu, berita hoax mudah menyebar. Konten media sosial berbeda dengan konten berita yang memiliki prinsip cover both side dalam jurnalistik yang memberikan infromasi dengan melibatkan dua sudut pandang berbeda atau berlawanan," sambungnya. Dikatakan Sukamta, pemerintah dalam hal ini, Kominfo harus lebih banyak dalam mengedukasi masyarakat dan platform media sosial untuk mencegah berita hoax, penghasutan, dan kampanye hitam (negatif) dalam Pemilu 2024. "Disisi lain harus tetap menjaga kebebasan berekspresi yang berdasarkan hukum dan aturan undang-undang. Jadi Pemerintah berkewajiban melakukan edukasi dan pemantauan terhadap konten yang dilarang undang undang dan berbahaya tetapi sensorship tidak boleh diberikan kepada swasta atau pemilik platform," ujarnya. “Pengguna media sosial khususnya TikTok yang tengah naik daun menempatkan Indonesia di urutan kedua di dunia dengan 109,90 juta pengguna dibawah Amerika Serikat yang memiliki 113,25 juta. Besarnya data pengguna ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam mengawal pemilu yang mendidik bukan merusak. Edukasi harus diperkuat dan semakin digencarkan oleh pemerintah khususnya Kominfo,” ucap Sukamta. Anggota DPR RI asal Dapil DI Yogyakarta berpendapat bahwa edukasi yang masif akan berkorelasi positif menurunkan jumlah hoax yang beredar selama Pemilu 2024.

Topik:

pemilu Sukamta DPR RI

Berita Sebelumnya

Tanimbar Maluku Diguncang Gempa Magnitudo 6,6

Berita Selanjutnya

Profil Irjen Daniel Adityajaya, yang Walprinya Tewas dalam Rumah Dinas

Berita Terkait

Ekonomi
Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun (Dok. MI)

Dana Kas Daerah Rp234 T– Masbakhun: Perlu Evaluasi Menyeluruh agar Dana Tak Mengendap

2 jam yang lalu

Politik
Gedung DPR RI (Foto: Istimewa)

MKD Gelar Sidang Etik Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio pada Pekan Depan

23 Oktober 2025 12:00 WIB

Nasional
Anggota Komisi VI DPR RI, Imas Aan Ubudiah (Dok. MI)

DPR Desak Pemerintah Ungkap Transparansi Utang Kereta Cepat Whoosh

18 Oktober 2025 14:34 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani. (Dok. MI)

Lalu Hadrian Irfani Usul Konsep “Kitchen School” untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Daerah 3T

16 Oktober 2025 14:13 WIB

Nasional
Anggota Komisi XII DPR, Ratna Juwita Sari. (Dok. MI)

Ratna Juwita Desak Pemerintah Pastikan Kesiapan Produksi Etanol Sebelum Terapkan E10

9 Oktober 2025 12:54 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Ist)

Perdamaian Palestina-Israel Disepakati, DPR RI: Bersyukur tapi Waspada Perdamaian Semu

9 Oktober 2025 10:55 WIB