Imparsial soal Gugatan Usia Capres: MK Tak Punya Kewenangan!

Rekha Anstarida

Diperbarui 27 September 2023 20:34 WIB

Imparsial soal Gugatan Usia Capres: MK Tak Punya Kewenangan!

Jakarta, MI - Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, Mahkamah Konsitusi (MK) bukanlah pembentuk undang-undang, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan “judicial review” (uji materi) batas minimal usia calon presiden/wakil presiden. Ia menyebut yang memiliki kewenangan adalah pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang. "Prinsip ‘open legal policy’. Yang punya wewenang memutuskan soal usia capres adalah pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR. Jadi, MK berpegang pada itu saja, MK tak punya kewenangan,” kata Gufron dalam keterangannya, Rabu (27/9). Ia menjelaskan, “Open legal policy” atau kebijakan hukum terbuka adalah kebijakan mengenai ketentuan dalam pasal tertentu dalam undang-undang yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengatakan, proses pemeriksaan terhadap uji materi usia minimal capres/cawapres dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sudah selesai. "Katanya, putusan atas gugatan usia minimal capres/cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun itu tinggal diumumkan oleh MK," ujarnya. "Lalu, apa putusan MK menolak atau mengabulkan?" kata dia. Dari isu yang beredar, kata Gufron, gugatan perkara No 29, No 51 dan No 55 tentang syarat usia capres/cawapres minimal 35 tahun itu telah ditolak oleh MK. "Namun, amar putusan itu belum dibacakan oleh MK. Disinyalir, hal itu terjadi karena ada gugatan baru yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 11 Maret (UNS) Surakarta dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang memohonkan syarat menjadi capres/cawapres adalah berusia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," ucapnya. Gufron menyebut Imparsial menduga gugatan tersebut terkait dengan dinamika politik praktis saat ini. "Di mana ada persepsi publik bahwa gugatan itu untuk meloloskan sosok tertentu, katakanlah Walikota Surakarta, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka. Disinyalir, putra sulung Presiden Joko Widodo yang kini baru berusia 35 tahun itu akan maju sebagai bakal cawapres bagi capres Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024," katanya. Dia menuturkan, meskipun itu persepsi publik terkait dinamika politik praktis dan uji materi di MK, tetapi persepsi publik semacam itu juga tidak bisa disalahkan. "Jangan sampai karena MK yang berada di ranah yudikatif mengintervensi kewenangan pemerintah yang ada di ranah eksekutif, dan DPR yang berada di ranah legislatif, lalu dituduh punya ‘hidden agenda’ (agenda terselubung) untuk meloloskan capres/cawapres tertentu," kata Gufron. "Sebab itu ,Imparsial meminta MK konsisten dengan prinsip “open legal policy”, sehingga menyerahkan soal batas minimal usia capres/cawapres itu kepada pembentuk undang-undang, yakni pemerintah dan DPR RI," tutupnya. #Imparsial soal Gugatan Usia Capres

Topik:

Mahkamah Konstitusi Imparsial Gugatan Usia Capres

Imparsial soal Gugatan Usia Capres: MK Tak Punya Kewenangan!

Berita Sebelumnya

Manajemen Buka Suara Terkait Kasus Pembunuhan Wanita di Central Park

Berita Selanjutnya

Si Jago Merah Mengamuk di Pasar Leuwiliang Bogor

Berita Terkait

Dasco soal Gugatan Penghapusan Uang Pensiun DPR ke MK: Apa Pun yang Diputuskan, Kita Akan Ikut

Usut Tuntas Kekerasan dan Kriminalitas Libatkan Anggota TNI melalui Sistem Peradilan Umum

Arsul Sani Serukan Keadilan Iklim dalam Forum J20 Summit 2025 di Johannesburg

Tok! MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan

‎Sidang ke-III Judicial Review UU Cipta Kerja: Korban PSN Uji Legitimasi Konstitusional Proyek Strategis Nasional

Imparsial Desak Audit Pengelolaan Tabungan Perumahan Prajurit TNI AD

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K