Kepala BNPB Kerahkan Evakuasi hingga Relokasi Warga Desa Simangulampe Humbahas

Jakarta, MI - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, mengerahkan tim evakuasi hingga melakukan perencanaan relokasi untuk warga terdampak banjir di Desa Simangulampe, Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara.

Suharyanto mengatakan,tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Humbang Hasundutan, TNI, Polri, Basarnas, Damkar, Dinas Sosial, Tagana, Destana dan relawan yang terlibat sudah bersinergi untuk memberikan penanganan yang maksimal.

Kondisi lapangan pascakejadian banjir bandang, lanjut Suharyanto, menyisakan berton-ton bebatuan besar disertai lumpur dan puing lainnya. Guna memudahkan upaya pencarian dan pertolongan, tim gabungan itu juga mengerahkan 14 alat berat, sebab tidak mungkin jika dilakukan hanya dengan tangan kosong.

“Kalau kita lihat kondisi sekarang di lapangan memang tidak mudah penanganan darurat. Karena tenaga manusia seolah-olah tidak ada artinya. Sehingga kita kerahkan 14 alat berat untuk membuka jalan dan evakuasi,” kata Suharyanto.

Saat tiba di lokasi, Suharyanto mendapat laporan bahwa masih ada 10 warga yang masih dilaporkan hilang. Dua warga sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Dengan berbagai upaya, Suharyanto optimis bahwa operasi pencarian dan pertolongan dapat dilakukan secara maksimal. Mantan Pangdam V Brawijaya itu juga meminta, agar tim gabungan tak henti memberikan pelayanan yang terbaik.

Menyinggung mengenai rencana jangka panjang setelah masa tanggap darurat, BNPB bersama Pemda Humbahas akan merelokasi warga yang terdampak. Hal itu didasari atas berbagai pertimbangan, yang salah satunya adalah sejarah kejadian bencana masa lalu yang pernah terjadi di lokasi yang sama pada 1972.

Tentunya BNPB berharap, agar kejadian serupa tak terulang kembali di masa yang akan datang karena memang wilayah tersebut sangat rawan.

“Masyarakat yang terdampak di sini akan dipindah. Karena kejadian serupa pernah terjadi pada tahun 1972. Bupati akan menyiapkan lahannya dan nanti pemerintah pusat melalui BNPB akan membangunnya,” imbuhnya.

Di sisi lain, Suharyanto juga akan melibatkan segenap unsur termasuk para ahli untuk memperoleh rekomendasi terbaik, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Beberapa alternatif dan pilihan lain tentunya, memperbaiki vegetasi di wilayah hulu dan merelokasi warga.

“Agar tidak terulang lagi maka setelah tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi jangka pendek kita akan mengatasi bagaimana wilayah hulunya. Apakah penguatan vegetasi di hulu atau memindahkan masyarakatnya nanti kita tentukan,” jelasnya.

Menyinggung permasalahan yang ada di bagian hulu, Suharyanto mengatakan bahwa yang akan mendalami adalah pemerintah daerah selaku pemilik wilayah. Namun BNPB tetap akan memberikan pendampingan dan dukungan, sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi selesai.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor, yang menyertai Kepala BNPB dalam tinjauan lapangan, membenarkan bahwa wilayah hulu terdapat permasalahan deforestasi yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Jika ditotal, luas wilayah yang rusak akibat praktik pembalakan liar mencakup empat hektar. Hal itu pula yang kemudian diduga, menjadi salah satu pemicu terjadinya petaka yang berdampak pada 200 orang dan merusak 35 unit rumah.

Sebagai upaya antisipasi, pihak pemerintah kabupaten Humbahas telah meminta TNI dan Polri, untuk melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak tertentu yang diduga menjadi oknum pembalakan hutan.

“Memang di atas ada penebangan. Nanti kita dari TNI dan Polri akan bertindak tegas,” ujar Dosmar.

Dosmar berkomitmen penuh untuk melaksanakan arahan Kepala BNPB, baik solusi jangka panjang maupun jangka pendek, demi mencegah bencana serupa agar tidak terjadi di kemudian hari. 

Pihaknya akan mendatangkan para ahli, untuk mencarikan solusi terbaik demi kelangsungan lingkungan yang ramah bagi masyarakat.