Bencana Alam di Sumbar, Legislator Salahkan Pemerintah Kelola Hutan


Jakarta, MI - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto, menyoroti bencana alam yang terjadi di beberapa titik wilayah Sumatera Barat (Sumbar) yang mengakibatkan banyaknya korban jiwa dari bencana tersebut.
Menurutnya, penyebab terjadinya bencana alam itu akibat tak adanya kontrol secara terukur dari Pemerintah terhadap pengelolaan hutan di kawasan hutan lindung dan konservasi.
“Di kawasan hutan lindung yang tidak diperuntukan bagi bangunan fisik, kini marak dengan bangunan," kata Hermanto kepada wartawan di Jakarta, Jumat (17/05/2024).
Ia mencontohkan, seperti bencana hujan lebat yang mengakibatkan banjir dan galado (banjir bandang) yang terjadi di beberapa titik di wilayah Sumatera Barat. Hal itu disebabkan dari adanya aktivitas berupa tambang liar, perambahan hutan, illegal loging dan bangunan liar.
“Bencana galodo yang terjadi di kawasan Agam dan Tanah Datar pekan lalu telah mengakibatkan korban tewas penduduk setempat,” ujar Hermanto.
Legislator dari Dapil Sumbar I itu meminta Pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat, dan menindak tegas para penambang liar di kawasan hutan lindung dan konservasi.
“Tegakkan aturan dan lakukan tindakan tegas pada pelaku yang melakukan pelanggaran dengan membangun, merambah hutan, menambang dan berkebun di kawasan hutan lindung dan hutan konservasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Sunaryanto menyampaikan pada, Kamis (16/5/2024), jumlah korban jiwa akibat bencana banjir lahar di Sumbar sebanyak 67 orang. Sementara sebanyak 20 orang dilaporkan hilang akibat bencana banjir lahar dari Gunung Marapi tersebut dan masih akan terus dilakukan pencarian.
Selain itu, tercatat ada 44 korban luka-luka yang menjalani perawatan, dan 989 keluarga mengungsi sementara di posko darurat karena kediamannya rusak diterjang banjir.
“Kami semua di sini, ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, bersatu semuanya bekerja bersama-sama, termasuk dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Di mana kami terus lakukan sampai bapak ibu ahli waris mengatakan stop baru kami berhenti,” ujar Suharyanto.
Topik:
Bencana Sumbar DPR Komisi IV Legislator PemerintahBerita Selanjutnya
KAI: Masyarakat Agar Lebih Waspada Saat Melintas di Perlintasan Kereta Api
Berita Terkait

Legislator Usul Perpres MBG Atur Berbagai Hal Krusial: Standar Gizi Hingga Keamanan Pangan
9 jam yang lalu

DPR Soroti Bandara Kertajati yang Nombok Rp50 M per Tahun: Kita Ingin Berikan Manfaat, Bukan Beban!
11 jam yang lalu