Pemindahan ASN ke IKN Ditunda, Kapan Jadwal Resminya?

Jakarta, MI - Rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang semula dijadwalkan pada Januari 2025 resmi ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. 

Keputusan ini dikonfirmasi melalui surat resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang dirilis pada 24 Januari 2025.

Dalam surat tersebut, KemenPANRB menyatakan bahwa proses pemindahan ASN ke IKN belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal sebelumnya.

"Bersama ini kami beritahukan bahwa rencana pemindahan ASN ke IKN sebagaimana surat Menteri PANRB tersebut di atas belum dapat dilaksanakan. Mengenai waktu final pemindahan ASN ke IKN akan diberitahukan kemudian," demikian surat KemenPANRB. Dikutip Jumat (31/1/2025).

Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa penataan organisasi dan tata kerja kementerian atau Lembaga (K/L) Kabinet Merah Putih (KMP) masih dalam tahap konsolidasi internal.

Gedung perkantoran dan unit hunian ASN di IKN, lanjut surat tersebut, juga masih dalam penyesuaian hingga akhir 2024 karena ada perubahan jumlah K/L.

Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, mengungkapkan bahwa pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami penyesuaian. Menurutnya, perubahan ini dipengaruhi oleh restrukturisasi organisasi dalam KMP.

"Penataan organisasi ini berpengaruh pada tugas dan fungsi organisasi, pengisian pejabat, ASN yang sebelumnya ditunjuk ternyata pindah organisasi, dll. Saat ini masing-masing K/L dalam proses konsolidasi internal," ucap Averrouce.

Sebelumnya, Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, juga telah menyampaikan adanya penundaan pemindahan ASN ke IKN pada Desember lalu. Awalnya, para pegawai negeri sipil tersebut dijadwalkan mulai berkantor di IKN pada Januari 2025, namun kini rencana itu bergeser ke April 2025, setelah perayaan Lebaran.

"Menurut Menteri PANRB (Rini Widyantini) yang sekarang kita siapkan, sedang kita hitung semua itu mulai April (2025). Sebenarnya Januari, tapi Maret ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu," tutur Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.