Dukung Pabrik Drone, DPR Minta Pemerintah Serius Jalankan Kerja Sama dengan Turki

JAKARTA – Rencana kerja sama antara Indonesia dan Turki, khususnya dalam pembangunan pabrik drone, mendapat dukungan penuh dari anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh. Menurutnya, proyek ini bisa menjadi langkah strategis untuk memperkuat alat utama sistem persenjataan (Alutsista) nasional.

“Drone saat ini menjadi teknologi pertahanan yang banyak digunakan negara-negara kuat. Indonesia harus bergerak maju dalam industri ini, dan kerja sama dengan Turki bisa menjadi peluang besar,” ujar Oleh Soleh, Jumat (14/02/2025).

Komisi I DPR RI menyoroti empat aspek utama dalam kerja sama kedua negara. Pertama, kerja sama strategis di bidang industri pertahanan antara Kementerian Pertahanan RI dan Sekretariat Industri Pertahanan Kepresidenan Republik Turki. Kedua, perjanjian joint venture antara Republikorp dan Baykar untuk mendirikan pabrik drone di Indonesia.

Selain itu, terdapat pula kesepahaman antara Turkish Radio Television (TRT) dengan LPP RRI di bidang penyiaran radio, serta kerja sama antara kantor berita Anadolu Ajansi (AA) dan Kantor Berita Antara Indonesia.

Menurut Oleh Soleh, hubungan erat antara Indonesia dan Turki pasca pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Recep Tayyip Erdogan dapat membawa manfaat besar, terutama dalam memperkuat sektor pertahanan.

“Jika pabrik drone militer ini benar-benar terealisasi, ini akan memberikan keuntungan bagi kedua negara dalam meningkatkan kekuatan alutsista,” tegasnya.

Ia juga menyoroti potensi besar Indonesia dan Turki dalam pengembangan teknologi drone. “Dua negara ini punya kemampuan untuk menghasilkan drone canggih yang bisa bersaing di pasar global, bahkan berpotensi unggul dari negara lain,” tambahnya.

Terkait lokasi dan skema pembangunan pabrik, Oleh Soleh menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Namun, ia mengingatkan jika proyek ini melibatkan pihak swasta, maka harus ada perencanaan yang matang.

“Soal teknis kita percayakan kepada pemerintah Indonesia dan Turki. Tapi kalau melibatkan swasta, perlu ada kajian komprehensif agar hasilnya optimal,” jelasnya.

Lebih jauh, ia berharap kerja sama ini tidak hanya memperkuat alutsista, tetapi juga meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di bidang pertahanan. “Selain meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, ini juga harus bermuara pada peningkatan minimum essential force Indonesia,” tuturnya.***