RUU Polri dan Kejaksaan akan Dibahas Tahun Ini

Jakarta, MI - Pemerintah memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian (Polri) dan Kejaksaan akan masuk dalam agenda pembahasan legislatif tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di tengah sorotan publik terhadap isi kedua RUU tersebut.

“Kalau sesuai dengan agenda, iya. Tapi bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi,” kata Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Senin (21/4/2025).

Menanggapi kekhawatiran sebagian pihak bahwa RUU Polri berpotensi memberikan kewenangan yang terlalu besar hingga menjadikan institusi kepolisian seperti "super power", Prasetyo menilai hal tersebut terlalu dini karena pembahasan substansi belum dimulai.

“Super power-nya di mana? isinya belum kita bahas kok,” ujarnya ketika ditanya apakah RUU tersebut berpotensi memperkuat posisi Polri secara berlebihan.

Namun, dia memastikan bahwa sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, pembahasan tetap akan digulirkan tahun ini. 

“Sesuai dengan agenda seperti itu,” ucapnya. Selain membahas RUU Polri dan Kejaksaan, Prasetyo juga menyinggung soal UU TNI yang telah diteken oleh Presiden. Dia memastikan bahwa dokumen tersebut sudah masuk dalam proses administrasi resmi.  

“InsyaAllah hari ini sudah,” tambahnya, terkait apakah UU TNI sudah diundangkan.  

Menjawab pertanyaan mengenai alasan dokumen belum segera dipublikasikan usai ditandatangani Presiden, Prasetyo menjelaskan bahwa proses tersebut memerlukan waktu karena harus melewati sejumlah tahapan administratif. 

Tahapan tersebut mencakup pengarsipan, verifikasi ulang, hingga akhirnya dimuat dalam lembaran negara.

“Kan semua ada prosesnya secara administratif. Setelah diteken kan ada pengarsipan, ada di-check kembali, masuk ke lembaran negara, dan seterusnya,” tutup Prasetyo.