Komisi VII DPR Minta Pemerintah Evaluasi Total Ormas: Pembubaran Jika Diperlukan!


Jakarta, MI- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhapad organisasi kemasyarakatan (ormas). Bahkan evita menyebut untuk membubarkan ormas jika memang diperlukan.
Evita mengatakan, seharusnya ormas menjadi mitra pemerintah dalam menjaga ketertiban lingkungan bukanya menjadi menjadi sumber keresahan bagi masyarakat.
"Keberadaan ormas seharusnya menjadi mitra dalam menjaga ketertiban sosial, bukan menjadi sumber keresahan publik. Jika ada ormas yang justru menjadi ancaman bagi rakyat, maka sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh, bahkan pembubaran jika diperlukan," kata Evita, Rabu (23/4/2025).
Evita menyebut keberadaan ormas yang kerap kali menjadi penggangu dunia pariwisata dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Obyek-obyek wisata yang dikenal dengan banyak pungli menyebabkan malasnya wisatawan untuk berkunjung.
"Tentunya ini sangat merugikan dunia usaha pariwisata dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Saat wisatawan merasa terganggu, akhirnya mereka malas untuk pergi ke obyek wisata yang dikenal dengan banyak pungli. Ada juga yang merasa takut mendapat tindak kekerasan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Evita mengatakan bahwa aksi premanisme tersebut akan sulit diberantas jika aparat masih berkompromi dengan ormas.
Afiliasi politik dan dukungan massa yang besar terhadap ormas juga menjadi faktor sulitnya pemberantasan tindakan premanisme ini. Jika ini terus berlangsung, Evita menyebut bahwa dunia industri dan pariwisata akan semakin dirugikan.
"Selama aparat masih berkompromi dengan ormas yang punya afiliasi politik atau dukungan massa besar, premanisme akan sulit diberantas. Jika masih seperti ini, dunia industri dan pariwisata akan semakin dirugikan," tandasnya.
Topik:
Komisi VII DPR Evita Nursanty OrmasBerita Sebelumnya
Dituding Dibohongi Para Menteri, Ini Tanggapan Tegas Prabowo
Berita Selanjutnya
Atalia Praratya Gugat Cerai Ridwan Kamil?
Berita Terkait

Komisi VII DPR Desak Pemerintah Pastikan Keamanan Data Pengguna Aplikasi SAPA UMKM
28 Agustus 2025 13:07 WIB

Unesco Warning Status Taman Nasional Komodo, Komisi VII DPR Minta Kaji Ulang Izin IUPSWA
7 Agustus 2025 00:25 WIB

Saleh Daulay Ungkap Progres RUU Kepariwisataan, Ajak Masyarakat Ikut Terlibat
29 Juli 2025 17:36 WIB