Catat! Prabowo Berencana Hapus Outsourcing

Jakarta, MI- Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Satgas PHK serta Dewan Kesejahterahan Buruh Nasional (DKS), pembentukan ini salah satunya untuk mempelajari pengahapusan outsourcing. Meski demikian, kebijakan ini diharapkan tetap dapat menjaga kepentingan para investor di tanah air.

Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri acara May Day Fiesta 2025 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025). Prabowo mengatakan akan meminta DKS untuk segera mempelajari penhapusa outsourcing.

"Jadi, Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan buruh nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saya juga akan meminta DKS mempelajari bagaimana caranya kita kalau tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing," kata Prabowo.

"Tapi saudara-saudara, kita juga harus, harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga, kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama sama mereka," katanya.

Untuk menindaklanjuti wacana tersebut, Prabowo akan mengadakan pertemuan yang menghadirkan 150 pimpinan buruh dan 150 pimpinan perusahaan, pertemuan ini akan digelar dalam waktu dekat di Istana Bogor.

"Atas usul pimpinan saudara, dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor, 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin-pemimpin perusahaan di Indonesia. Kita akan duduk bersama," jelasnya.

Prabowo menegaskan kepada para pengusaha untuk tidak mengeruk kekayaan sebesar-besarnya secara pribadi tanpa memikirkan kesejahterahan dari para buruh.

"Saya akan katakan kepada para pengusaha 'Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik'," tegasnya.

Prabowo mengatakan bahwa negara tidak akan tinggal diam dengan hak-hak rakyat nya. Negara akan berupaya untuk terus hadir memberikan pelayanan yang baik untuk kesejahterahan rakyat melalui berbagai kebijakan.

"Tapi negara juga tidak tinggal diam, kami berjuang memberi pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat, pendidikan, kita juga memberi subsidi listrik, kita memberi bantuan tunai langsung kepada mereka yang berpenghasilan rendah. Total biaya yang kita gelontorkan ke rakyat sudah melebihi kalau tidak salah Rp 500 triliun ini terus untuk menjaga rakyat kita tidak ada yang menderita," ungkapnya.

Meski demikian, bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat haruslah tepat sasaran, sebab jangan sampai bantuan yang telah digelontorkan pemerintah diterima oleh mereka yang tidak berhak menerima bantuan tersebut.

"Tapi, sekarang masalahnya adalah kita harus jaga, mereka yang memerlukan mereka yang terima. Jangan mereka yang tidak perlu mereka terima juga bantuan dan subsidi, ini yang enggak bener," tandasnya.