DPR Soroti Proyek Penulisan Ulang Sejarah, Fadli Zon Akan Dipanggil

Jakarta, MI -  Polemik penulisan ulang sejarah Indonesia memicu perhatian serius di parlemen. Komisi X DPR RI dijadwalkan akan memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada Senin, 26 Mei 2025, guna meminta klarifikasi atas proyek tersebut yang kini menjadi sorotan publik.

"Rencananya kami akan undang beliau hari Senin depan. Ini untuk menanyakan langsung proses penulisan ulang sejarah Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, dalam keterangan persnya, Rabu (21/5/2025). 

Sosok yang akrab disapa Lalu Ari itu menegaskan pentingnya keterbukaan dalam proyek penulisan sejarah yang menyangkut identitas dan memori kolektif bangsa.

Menurutnya, hingga saat ini Komisi X belum menerima penjelasan resmi dari Fadli Zon terkait latar belakang, tujuan, maupun perkembangan proyek tersebut. "Kami tidak mengetahui secara pasti apa alasan penulisan ulang itu dilakukan, dan sejauh mana progresnya. Yang tahu detailnya hanya pihak Kementerian Kebudayaan," ujarnya.

Penulisan ulang sejarah ini memang tak luput dari kritik. Salah satunya datang dari Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), kelompok yang terdiri dari sejarawan, arkeolog, akademisi, hingga aktivis. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X pada Senin (19/5/2025), mereka secara tegas menolak proyek tersebut.

"Kami masih terus mendengarkan masukan dari masyarakat. Kami persilakan siapa pun untuk menyampaikan uneg-uneg ke Komisi X," tutur Lalu Ari, yang juga Ketua DPW PKB NTB.

Ia menambahkan bahwa berbagai masukan dari masyarakat, termasuk dari kelompok-kelompok akademik, akan dibawa dalam rapat bersama Menteri Kebudayaan. Ia mendesak agar kementerian membuka ruang dialog dan tidak menutup-nutupi proses yang tengah berjalan.

"Penulisan ulang sejarah itu bukan proyek biasa. Ini menyangkut identitas nasional dan akan menjadi rujukan generasi masa depan. Maka tidak boleh ada yang disembunyikan," tegasnya.

Lalu Ari mengingatkan bahwa sejarah bukan hanya urusan masa lalu, melainkan cerminan bagi langkah masa depan bangsa. Karena itu, proses penulisannya harus melibatkan berbagai pihak dan dilakukan secara jujur, akurat, serta transparan.