Skandal BLBI-BCA: Ekonom UGM Desak Prabowo Ambil Alih 51% Saham BCA

Jakarta, MI - Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Sasmito Hadinegoro mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan uang negara yang diduga raib dalam megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sasmito, yang juga Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), menilai salah satu langkah krusial adalah merebut kembali 51% saham PT Bank Central Asia (BCA) Tbk.

Ia mengatakan bahwa Presiden perlu segera membentuk tim khusus untuk mengungkap tuntas dugaan keterlibatan mafia keuangan yang bermain di balik skandal raksasa yang telah merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah tersebut.

“Angin kencang beberapa kali telah kita tiupkan untuk mengusut kembali kasus BLBI-BCA. Pemerintah punya hak untuk mengambil kembali 51% saham BCA, tanpa harus bayar,” kata Sasmito di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Dugaan Rekayasa di Masa Pemerintahan Megawati

Sasmito menuding adanya indikasi rekayasa dalam proses akuisisi 51% saham BCA oleh Grup Djarum, kerajaan bisnis milik Budi Hartono, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Ia bahkan membeberkan data finansial pada saat itu untuk memperkuat pernyataannya. “Pada waktu itu, pada Desember 2002, nilai sahamnya (BCA) Rp117 triliun. Dalam buku, BCA mempunyai utang ke negara Rp60 triliun, diangsur Rp7 triliun setiap tahunnya,” jelas Sasmito.

Sasmito mengungkapkan bahwa upaya penyelesaian masalah ini sebenarnya sudah pernah dirintis pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui pembentukan tim berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres).

Ia berharap Presiden Prabowo dapat melanjutkan langkah tersebut agar semua dugaan permainan dalam skandal BLBI-BCA dapat terbongkar secara tuntas dan transparan.

“Kenapa tim keppres pemeriksaan BLBI BCA tidak diteruskan? Pemberian obligasi yang sampai sekarang masih jalan per triwulan. Angkanya besar sekali. Mungkin saat ini sudah mencapai Rp1.500 triliunan. Ini kok luput dari perhatian,” tututnya.

Sasmito mengatakan bahwa dirinya pernah dikonfrontasi langsung dengan pihak BCA dalam sebuah pertemuan yang difasilitasi Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko pada 4 September 2018 lalu.

“Saat itu, saya dipanggil KSP, Pak Moeldoko untuk dikonfrontir dengan Direktur BCA. Saya jelaskan semuanya. Mereka (BCA) tak bisa membantah. Kita tidak mempermasalahkan BCA-nya, karena sudah berjalan. Tapi, jika kasus ini diusut tuntas, maka aset senilai Rp700 triliun bisa masuk ke Danantara Indonesia,” imbuhnya.

Dengan kondisi keuangan negara yang tengah terhimpit, Sasmito menilai dibutuhkan langkah terobosan yang berani dan tidak biasa. Ia bahkan menyatakan siap turun langsung memimpin upaya pemberantasan mafia keuangan jika Presiden Prabowo memberikan kepercayaan.

“Tinggal membuat satgas pemberantasan mafia keuangan negara saja. Jika dipercaya, saya bersedia menjadi Ketua Tim Satgas Pemberantasan Mafia Keuangan Negara. Demi kepentingan NKRI,” ujarnya.

Ia menilai, jika penegakan hukum atas skandal BLBI-BCA terus terhenti, hal itu bisa menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini, terlebih di tengah janji Presiden Prabowo untuk memberantas segala bentuk korupsi.