Miris! DPR Cuci Tangan, Rakyat Malah Dibenturkan dengan Polisi


Jakarta, MI - Ketua Komite Nasional Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK RI), Abdullah Kelrey, mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap arah gerakan yang tengah dimainkan sejumlah pihak.
Menurut Kelrey, ada upaya sistematis menggeser isu yang seharusnya ditujukan kepada DPR, namun kini justru dialihkan kepada kepolisian.
“Awalnya isu ditujukan untuk wakil rakyat. Namun, kini malah polisi yang jadi sasaran,” katanya dalam keterangan yang diterima wartawan, Jumat (29/8/2025).
“DPR seolah-olah cuci tangan, dan akhirnya rakyat dibenturkan dengan rakyat, polisi jadi sasaran,” sambungnya.
Dalam bentrokan yang menelan korban jiwa saat aksi 28 Agustus lalu, Kelrey menghimbau masyarakat agar tidak menyalahkan polisi atas peristiwa tersebut.
“Tuhan punya cara sendiri (dalam) memanggil setiap orang. Jangan berpikir bengkok seolah-olah polisi yang salah. Polisi juga tidak ingin ada korban, sama seperti semua orang yang tidak mau punya masalah,” tegasnya.
Kelrey menambahkan, polisi adalah bagian dari rakyat yang bertugas menjaga keamanan. Karenanya masyarakat diminta tidak terprovokasi dan membenturkan diri dengan aparat.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti dugaan adanya mobilisasi pengemudi ojek online dalam aksi tersebut. Menurutnya, para pengemudi ojol hanya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu yang memanfaatkan solidaritas mereka.
“Selama ini ojol tidak pernah mengorganisir gerakan sendiri, jadi jangan sampai dimanfaatkan. Kalau memang mau bersuara, kenapa bukan ke gedung DPR? Kenapa harus polisi yang diserang?” imbuhnya.
Kelrey kembali menegaskan pentingnya menjaga fokus pada isu pokok.
“Ayo kembali ke tuntutan awal, jangan sampai kita dibodohi dengan skenario yang sengaja dibangun. Apalagi di momen HUT DPR RI ini, seharusnya jadi kado kritik yang tepat bagi para wakil rakyat, baik di pusat maupun daerah,” pungkasnya.
Topik:
gpkri abdullah-kelrey dpr polri demo-dpr ojek-onlineBerita Terkait

Prabowo Larang Alih Fungsi Lahan Sawah, DPR: Ini Peringatan Keras!
18 Oktober 2025 18:37 WIB

Putusan MK: Jaksa Nakal Bisa Langsung Diproses KPK-Polisi Tanpa Izin Atasan
17 Oktober 2025 13:58 WIB

Belum Usai Korupsi Kuota Haji Era Yaqut, DPR Sudah Bongkar Titik Rawan Korupsi Dana Haji 2026
16 Oktober 2025 16:51 WIB

DPR Sentil Menkeu Purbaya: Berhenti Komentari Kebijakan Kementerian Lain
14 Oktober 2025 14:55 WIB