Laporan Tambang Emas Ilegal Dekat Jakarta Salah Kaprah, Ini Faktanya

Jakarta, MI - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan hasil investigasi terkait laporan tambang ilegal yang disebut dekat Jakarta, tepatnya di Cibinong, Jawa Barat.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian ESDM, Rilke Jeffri Huwae, menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan mendalam menggunakan berbagai metode, termasuk pengawasan drone, aktivitas yang dilaporkan sebagai tambang ilegal ternyata bukan penambangan aktif. Sebaliknya, kasus tersebut merupakan sengketa internal antara pemegang saham, di mana RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) belum diterbitkan.

"Itu sengketa antara pemegang saham dan RKAB-nya belum keluar. Dia tidak tambang, tapi dia taruh di lokasi gudang," ujarnya di sela acara Minerba Convex 2025, di JCC, Kamis (16/10/2025).

Ia menegaskan bahwa tidak ada aktivitas tambang ilegal di wilayah tersebut. Yang terjadi hanyalah hasil sengketa internal yang disembunyikan dan disalahartikan sebagai hasil tambang ilegal.

"Jadi temukan seperti itu. Tapi laporan masyarakat, itu penambangan ilegal. Nah, itu yang namanya kita lakukan investigasi. Yang hasilnya seperti itu," jelasnya.

Meski demikian, proses penindakan tambang ilegal sering menghadapi tantangan, terutama soal beking dari pihak tertentu. Namun pihaknya sendiri hanya fokus menangani persoalan administratif tanpa terpengaruh siapa yang memberi dukungan.

"Kementerian ESDM berurusan dengan personel administratif. Jadi kalau ada hal-hal yang terkait dengan personel administratif, kita lakukan pembenahan, penataan tanpa mempertimbangkan beking," tandasnya.

Dia juga menekankan bahwa fenomena tambang ilegal bukan hal baru, dan saat ini penanganannya lebih banyak dilakukan melalui mitigasi serta perbaikan administrasi. Ia mencontohkan, wilayah Bangka Belitung menjadi model  kerja sama pemerintah dengan aparat penegak hukum dalam menindak pertambangan ilegal.

Pihaknya berharap, masyarakat dapat memahami kondisi nyata di lapangan dan memberikan dukungan positif, sehingga penanganan tambang ilegal dapat berlangsung lebih efektif dan sesuai peraturan yang berlaku.