P2MI–Bawaslu Satukan Langkah: Siapkan Kanal Khusus Pekerja Migran untuk Sukseskan Pemilu 2029

Jakarta, MI - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menerima Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, dalam sebuah audiensi di Kantor KP2MI, Jakarta, Selasa (25/11/2025). Pertemuan ini menandai awal dari kolaborasi strategis untuk memitigasi kerawanan penyelenggaraan Pemilu 2029 bagi jutaan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Dalam pertemuan tersebut, Rahmat Bagja memaparkan bahwa Bawaslu mulai melakukan persiapan sejak dini. Pengalaman dari pemilu sebelumnya menunjukkan sejumlah kerawanan yang terus berulang di berbagai negara penempatan PMI.

“Beberapa wilayah selalu berulang masalahnya, antara lain Kuala Lumpur dan sekitarnya di Malaysia, Taipei di Taiwan terkait distribusi logistik, serta Riyadh di Arab Saudi yang rawan intimidasi terhadap penyelenggara TPS,” ujar Bagja.

Sebagai langkah antisipasi, Bawaslu berencana menggelar pemungutan suara lebih awal di daerah pemilihan luar negeri yang mencakup 61 negara. Untuk mendukung hal tersebut, Bawaslu mengusulkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan KP2MI pada awal 2026 untuk membangun kanal khusus pekerja migran dan memastikan hak pilih mereka benar-benar terpenuhi.

Menteri Mukhtarudin menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menegaskan kesiapan KP2MI mendukung penuh agenda nasional yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami punya data terintegrasi by name, by address, by phone dari 621 ribu pekerja migran yang ditempatkan secara prosedural, terutama di Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Korea, dan Jepang. Data ini siap dimanfaatkan untuk distribusi surat suara yang akurat,” kata Mukhtarudin.

Mukhtarudin juga mengungkapkan bahwa pada 18 Desember 2025, bertepatan dengan Hari Migran Internasional, KP2MI akan meluncurkan aplikasi Peduli WNI serta memperkuat kanal pengaduan digital termasuk WhatsApp Pengaduan untuk mendukung deteksi dini potensi pelanggaran pemilu.

Ia berharap revisi UU 18/2017 yang dijadwalkan pada 2026 dapat secara resmi melibatkan KBRI dalam panitia pemilu luar negeri. “Sinergi ini penting agar setiap pekerja migran, baik yang terdata maupun tidak terdata, tetap bisa menyalurkan hak pilihnya dengan aman dan mudah,” ujarnya.

Rahmat Bagja menutup pertemuan dengan optimisme bahwa MoU yang akan ditandatangani pada awal 2026 menjadi landasan kuat bagi suksesnya Pemilu 2029 di luar negeri.

“Kami akan bangun kanal khusus pekerja migran. Insya Allah kita bekerja sama dengan baik agar hak suara setiap WNI di luar negeri, termasuk pekerja migran, benar-benar terlindungi,” tegasnya.

Pertemuan ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal KP2MI Komjen Pol Dwiyono, Karo Humas KP2MI Hengky Pramono, serta pejabat Bawaslu RI. Seluruh rangkaian audiensi menjadi sinyal kuat komitmen pemerintahan Prabowo–Gibran untuk memastikan demokrasi inklusif bagi seluruh warga negara, termasuk para pejuang devisa di mancanegara.