Raja Juli Pilih Mana, Ungkap Perusahaan Perusak Hutan atau Mundur dari Menhut?

Jakarta, MI - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni diminta tidak menutup-nutupi nama perusahaan yang diduga sebagai pengrusak hutan hingga menyebabkan banjir dan longsor Sumatera hingga Aceh.

“Seharusnya Raja Juli tidak menutup-nutupi nama perusahaan yang diduga kuat terlibat dalam merusak hutan. Jika tidak mau menyebutkan perusahaan terduga perusak hutan tersebut maka patut dipertanyakan integritasnya sebagai Menhut,” ujar analis politik dan sosial dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun, Minggu (7/12/2025).

Publik, tegasnya, berhak mengetahui soal nama-nama perusahaan yang diduga kuat terlibat dalam kerusakan hutan hingga menyebabkan banjir dan longsor Sumatra.

“Sebab publik berhak tau karena publiklah yang seringkali menjadi korban sebagaimana peristiwa banjir bandang di Aceh, Sumbar dan Sumut itu,” katanya.

Dia pun mendesak Raja Juli mundur dari Menhut jika tidak berani membeberkan identitas korporasi yang terindikasi kerusakan hutan hingga menyebabkan banjir dan longsor Sumatra.

“Jika tidak mampu atau tidak berani memberantas 12 perusak hutan itu maka Raja Juli tidak pantas lagi menjadi Menhut, sebaiknya mundur saja,” tandasnya.

Adapun Kemenhut telah mengantongi daftar perusahaan yang terindikasi berkontribusi terhadap bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hal itu diungkapkan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis, (4/12/2025).

Raja Juli menyebut ada dua langkah penting yang tengah dan akan ditempuh Kemenhut untuk menindaklanjuti hal yang berkaitan dengan dugaan pembalakan liar.

Gakkum kehutanan sementara telah menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi subjek hukum, 12 perusahaan di sumut dan penegakan hukum terhadap 12 subjek hukum tersebut akan segera dilakukan,” kata Raja Juli.

Ia memastikan bahwa pihaknya akan segera melaporkan hasil investigasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. “Gakkum kami sedang ada di lapangan dan insya Allah nanti kami akan segera laporkan kepada komisi iv dan juga kepada publik hasil dari lebih kurang 12 lokasi atau subjek hukum ini,” tuturnya.

Kendati, politikus PSI itu belum bisa membeberkan identitas korporasi yang masuk dalam daftar tersebut. “Nama perusahaannya, luasan persisinya saya tidak bisa laporkan saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” katanya.