Jakarta, MI - Data hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) hilang dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sejak sepekan terakhir. Hilangnya data dari lembaga auditor negara itu diduga terkait dengan dugaan korupsi Rp 3 triliun oleh bekas pejabat Dirjen SDA dan Bina Marga, Kemen-PU yang mundur pada pekan lalu.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, dua dirjen di Kementeriannya mengundurkan diri setelah dirinya membentuk tim audit yang dibantu oleh Kejaksaan Agung. Dua direktur jenderal (dirjen) kompak menayatakan mengundurkan diri itu adalah Dwi Purwantoro yang sebelumnya menjabat Dirjen Sumber Daya Air (SDA), kedua Dewi Chomistriana yang sebelumnya menempati posisi Dirjen Cipta Karya.
Dody mengungkap, tim yang dibentuk dan diketuai oleh Dody Hanggodo merupakan tindak lanjut dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2025.
"Saya bentuk tim sendiri, saya ketuai sendiri atau lidi bersih. Alhamdulilah saya dibantu jaksa agung dan masukkan 3 lidi bersih. Saat lidi bersih saya bekerja, yang bersangkutan mengundurkan diri dan ini ada proses yang sedang berlanjut dan tidak semua auditor yang bekerja di itjen itu sapu bersih, sebagian kotor," kata Menteri Dody saat jumpa pers di Kaligawe, Jawa Tengah, Minggu (1/3/2026).
"Saya tetap menggunakan azas praduga tak besaapah, dan sudah saya laporkan ke Presiden secara lisan dan tulisan dan sudah ada arahan dari Mensesneg dan Menseskab," imbuh Menteri Dody.
Dari pantauan Monitorindonesia.com pada Selasa (3/3/2026), data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) khusus IHPS I tahun 2025 pada pemerintah pusat -LK- Kementerian PU dan Perumahan Rakyat tahun 2024 telah hilang dari laman PPID BPK RI tersebut. Hal itu menyulut kecurigaan publik bahwa ada "sesuatu" yang sedang dikerjakan mafia proyek atas dugaan korupsi triliunan tersebut.
Direktur eksekutif Indonesia Ekatalog Watch (INDECH) Order Gultom pun angkat bicara. Dirinya juga mencoba membuka LHP BPK tersebut pada Selasa malam.
"Awalnya saya buka berkapasitas 670,2 mb tapi saat diunduh dan hasilnya menjadi kapasitas failnya menjadi 562 kb alias kosong melompong. Hal aneh data itu bisa hilang kecuali ada tangan-tangan jahat atau mafia proyek yang menghilangkannya. Baru kali ini data audit BPK hilang," katanya.
Order Gultom pun mendesak BPK RI kembali mengapload ulang hasil audit tersebut ke laman PPID agar tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Sebab, anggaran negara sangat besar dikucurkan untuk membayar gaji dan tunjangan auditor negara tersebut.
Menteri Dody Bongkar
Menteri Dody menceritakan kronologi dugaan penyalahgunaan uang negara hampir Rp3 triliun. "Sebenarnya itu temuan BPK. BPK kirim surat 2 kali ke saya, yakni Januari 2025 dan Agustus 2025. Pada Januari 2025 dicantumkan kerugian negara hampir Rp3 triliun dan saya kasih disposisi kepada Sekjen dan Irjen untuk menindaklanjuti dengan cepat dan saya kasih waktu sampai Juli 2025," sebut Menteri Dody.
Pada Agustus 2025, BPK kembali mengirim surat kedua dan dalam surat tersebut dicantumkan kerugian negara berkurang menjadi Rp1 triliun dan beberapa rekomendasi.
"Kemudian surat cinta kedua meluncur ke saya itu Agustus 2025 dan disitu disampaikan bahwa kerugian negara sudah turun menjadi hampir Rp1 triliun plus ada beberapa rekomendasi misalnya membentuk Majelis Ad Hoc, Tim Satuan Kerja Percepatan pengembalian kerugian negara," sebut Menteri Dody.
Apa yang diinstruksikan oleh Menteri PU kepada Sekjen dan Irjen sehingga diambil alih langsung oleh Menteri PU. "Ketiga ini belum ada tindaklanjut dari Sekjen dan Irjen, kemudian saya ambil alih dan akan bentuk tim-tim baru di satker-satker agar pengembalian kerugian negara dipercepat dan tidak menganggu kerja harian," ungkap Menteri PU.
Selain temuan BPK, Menteri Dody berinisiatif menghidupkan Komite Audit dalam rangka bersih-bersih di Kementerian PU.
"Saya juga akan menghidupkan komite audit karena tidak mungkin membersihkan rumah saya kalau sapu saya kotor dan saya melihat di Itjen pun tidak semuanya bersih sehingga saya membentuk komite audit dan kemudian yang dikerjakan Itjen kedepan jauh lebih baik," ungkapnya.
Ia juga menceritakan saat pertama kali dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi menteri PU. Dody menyebutkan, pesan sekaligus tantangan yang diberikan Prabowo Subianto adalah bersih-bersih di Kementerian PU.
"Ini yang sebetulnya menjadi kegalauan hati saya dan sebenarnya sudah ditangkap oleh Presiden Prabowo Subianto dari awal sekali saat pertama kali saya dipanggil presiden, pesan Presiden Prabowo, bersihkan kementerian mu, sampai 3 kali. Saya kan awalnya gak ngerti PU itu apa. Presiden nanya kamu sanggupkan bersihkan PU. Saya jawab Insya Allah pak. Saya gak ngerti, harus masuk dulu kedalam. Presiden sudah punya data lebih detail dan kuat daripada saya," ungkap Menteri Dody.
Setelah menjadi Menteri PU, fokus awalnya adalah bagaimana penyerapan anggaran hingga awal-awal, fokusnya adalah penyerapan anggaran sampai kuartal ketiga. Masuk kuartal ke 4, sudah tampak dan fokus pada Rp 1 triliun ini.
"Ternyata saya tahu bahwa sapu saya tidak 100 persen bersih, ada beberapa sapu kotor di situ, itu pekerjaan saya kedepan dan harus saya bereskan. Itu sebabnya saya melakukan penanganan jauh lebih ketat lagi," pungkas Menteri Dody.[man]
