Jakarta, MI - Dugaan praktik kerja paksa dan perbudakan di sektor perikanan kembali mencuat dan memicu sorotan serius di tingkat nasional. Temuan mengenai kondisi awak kapal perikanan Indonesia yang diduga mengalami eksploitasi berat dalam rantai pasok tuna Indonesia–Australia membuat DPR mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa, meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap laporan tersebut. Ia menegaskan, perlindungan terhadap tenaga kerja harus menjadi prioritas, sekalipun sektor perikanan merupakan salah satu penopang ekspor nasional.
“Kita tidak bisa diam ketika ada warga negara kita yang diduga mengalami kerja paksa bahkan perbudakan. Negara harus hadir memastikan perlindungan pekerja berjalan dan tidak ada lagi praktik perbudakan di sektor mana pun,” tegas Neng Eem di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Desakan tersebut muncul setelah laporan yang dirilis Greenpeace Indonesia mengungkap nasib 25 Awak Kapal Perikanan (AKP) Indonesia yang bekerja di 17 kapal penangkap tuna berbendera Indonesia. Dalam laporan itu disebutkan para pekerja dipaksa bekerja hingga 21 jam per hari tanpa waktu istirahat yang memadai serta terisolasi dari komunikasi dengan dunia luar.
Selain tekanan fisik, para awak kapal juga diduga mengalami manipulasi finansial. Skema bagi hasil yang tidak transparan serta praktik pinjaman uang yang dimanipulasi membuat mereka terjebak dalam jeratan utang berkepanjangan.
Neng Eem menilai kondisi tersebut tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga berpotensi merusak reputasi Indonesia di pasar global.
“Jangan sampai kita hanya mengejar keuntungan dari ekspor perikanan, sementara pekerja kita menjadi korban perbudakan. Ini bukan hanya soal kemanusiaan, tetapi juga menyangkut reputasi Indonesia di mata dunia,” ujarnya.
Ketua Fraksi PKB MPR RI itu juga mengingatkan bahwa praktik perbudakan dalam rantai pasok global bisa memicu sanksi hingga boikot internasional terhadap produk perikanan Indonesia. Karena itu, ia meminta pemerintah segera melakukan investigasi yang melibatkan berbagai kementerian terkait.
Ia menegaskan, langkah cepat diperlukan untuk menindak tegas perusahaan atau pemilik kapal yang terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap pekerja.
“Pemerintah harus bergerak cepat dan terkoordinasi. Pastikan investigasi dilakukan secara serius agar praktik kerja paksa tidak lagi terjadi dalam industri perikanan kita. Reputasi kita sedang dipertaruhkan,” pungkasnya.
