Waspadai Lonjakan Harga Pangan Saat Ramadan, DPR Minta Pemerintah Perkuat Stabilisasi

Jakarta, MI - Momentum bulan suci Ramadan 1447 Hijriah kembali diiringi dengan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di berbagai daerah. Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mengingatkan pemerintah untuk segera memperkuat langkah stabilisasi agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat.

Menurut Slamet, peningkatan harga pangan pada awal Ramadan merupakan fenomena yang hampir selalu terjadi setiap tahun. Hal itu dipicu oleh meningkatnya konsumsi masyarakat untuk kebutuhan sahur dan berbuka puasa.

“Setiap Ramadan biasanya memang terjadi peningkatan permintaan. Namun pemerintah perlu memastikan kondisi ini tidak berkembang menjadi lonjakan harga yang terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat,” kata Slamet, Rabu (11/3/2026).

Berdasarkan pemantauan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis milik Bank Indonesia per 10 Maret 2026, sejumlah komoditas strategis tercatat mengalami kenaikan harga dan bahkan melampaui Harga Acuan Pemerintah (HAP) maupun Harga Eceran Tertinggi (HET).

Beberapa komoditas tersebut antara lain beras medium yang berada pada kisaran Rp15.800 hingga Rp15.950 per kilogram, cabai rawit merah sekitar Rp81.550 per kilogram, serta minyak goreng kemasan yang berkisar Rp21.700 hingga Rp22.650 per liter. Komoditas-komoditas tersebut dinilai memiliki kontribusi besar terhadap inflasi pangan dan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat.

Slamet menjelaskan, tekanan harga yang terjadi saat ini lebih banyak dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan musiman serta tantangan distribusi pangan antarwilayah, bukan semata-mata akibat keterbatasan produksi nasional.

“Selain meningkatnya permintaan, faktor cuaca yang memengaruhi produksi hortikultura, panjangnya rantai pasok pangan, serta potensi praktik spekulasi dan penimbunan juga perlu diwaspadai karena dapat memicu kenaikan harga di pasar,” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah untuk memperkuat berbagai langkah stabilisasi pangan. Upaya yang perlu dioptimalkan antara lain pemanfaatan cadangan pangan pemerintah melalui Perum Bulog, memperluas operasi pasar serta program Gerakan Pangan Murah, hingga memastikan distribusi pangan antarwilayah berjalan lancar dari daerah surplus ke daerah yang mengalami kekurangan pasokan.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa stok pangan cukup dan distribusi berjalan lancar sehingga harga tidak bergerak terlalu jauh dari harga acuan. Negara harus hadir untuk menjaga stabilitas pangan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan tenang,” ujar Slamet.

Sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi IV juga akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pangan pemerintah, termasuk memastikan program stabilisasi harga serta penguatan cadangan pangan berjalan efektif selama Ramadan hingga menjelang Idul Fitri.

Di akhir pernyataannya, Slamet turut mengajak masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan. Ia berharap Ramadan tahun ini dapat dijalani dengan penuh ketenangan, dengan harga pangan yang tetap stabil serta semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang semakin kuat di tengah masyarakat.