Tak Mau Dikritik? Jadi Ormas Saja! Fernando Emas Sentil Keras Institusi Negara Soal Teror Aktivis KontraS

Jakarta, MI – Kasus penyiraman terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, terus menuai sorotan tajam publik. Desakan agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan tanpa intervensi semakin menguat di tengah kecurigaan masyarakat terhadap motif di balik serangan tersebut.

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, melontarkan kritik keras terkait dugaan keterlibatan pihak tertentu yang tidak siap menerima kritik terhadap kekuasaan.

“Jadi Ormas saja kalau institusi negara tidak mau dikritik,” tegas Fernando kepada Monitorindonesia.com, Rabu (1/4/2026).

Fernando menilai, kuat dugaan bahwa aksi penyiraman terhadap Andrie Yunus tidak lepas dari kritik yang selama ini disuarakan terkait isu supremasi sipil. Kritik tersebut dinilai mengganggu kenyamanan pihak tertentu yang selama ini menikmati posisi di ruang sipil.

Menurutnya, jika benar ada pihak yang berada di balik aksi tersebut, maka tindakan itu mencerminkan sikap anti-demokrasi dan menunjukkan ketidakdewasaan dalam menyikapi kritik publik.

“Saya meyakini siapapun aktor intelektual maupun pelaku lapangan adalah pecundang. Mereka anti kritik dan anti evaluasi,” ujarnya.

Fernando juga menegaskan bahwa setiap institusi negara yang dibiayai oleh APBN seharusnya memiliki kewajiban moral untuk terbuka terhadap kritik, bukan justru membungkam suara publik dengan cara-cara intimidatif.

“Kalau memang berjalan sesuai konstitusi, kenapa harus takut kritik? Anggaran mereka berasal dari pajak rakyat. Seharusnya rakyat dijadikan mitra, bukan dianggap ancaman,” katanya.

Ia pun mengingatkan Prabowo Subianto agar tidak ragu dalam menegakkan hukum, termasuk jika harus mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak di lingkar kekuasaan.

“Saya berharap Presiden tidak labil. Tegakkan hukum secara adil, walaupun harus membersihkan orang di sekitarnya atau institusi yang pernah membesarkan namanya,” pungkas Fernando.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen negara dalam menjaga demokrasi, kebebasan berpendapat, serta perlindungan terhadap aktivis sipil di Indonesia.