Haji 2026 Dipastikan Aman, DPR Tegaskan Konflik Global Tak Ganggu Keberangkatan Jamaah

Jakarta, MI - Di tengah bayang-bayang konflik geopolitik yang kian memanas, kepastian pelaksanaan ibadah haji 2026 bagi jamaah Indonesia tetap terjaga.

DPR RI memastikan seluruh tahapan penyelenggaraan berjalan sesuai rencana, dengan dukungan langkah antisipatif dari pemerintah untuk menghadapi dinamika global, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aprozi Alam, menegaskan bahwa Indonesia telah berpengalaman dalam mengelola ibadah haji di tengah situasi internasional yang tidak menentu. Karena itu, eskalasi konflik yang terjadi saat ini dinilai tidak akan menghambat pelaksanaan haji tahun ini.

“Haji tetap berjalan meskipun konflik terjadi. Ini bukan hal baru, karena pelaksanaan ibadah haji sudah memiliki sistem pengamanan dan komitmen internasional untuk melindungi jamaah,” ujar Aprozi dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Ia memastikan jadwal keberangkatan jamaah haji Indonesia yang dimulai pada 22 April 2026 tidak mengalami perubahan. Hingga saat ini, kata dia, tidak terdapat kendala signifikan, baik dari sisi transportasi udara maupun koordinasi dengan otoritas Arab Saudi.

Aprozi juga menjelaskan bahwa pemerintah bersama DPR telah menyiapkan berbagai skenario mitigasi, termasuk jika terjadi eskalasi situasi keamanan di Timur Tengah. Meski demikian, pelaksanaan haji akan tetap berlangsung selama tidak ada penetapan status darurat oleh pemerintah.

“Selama tidak ada penetapan keadaan darurat, maka pelaksanaan haji tetap berjalan sesuai jadwal. Sampai saat ini situasi masih terkendali,” katanya.

Ketentuan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk menetapkan kondisi darurat yang dapat memengaruhi pelaksanaan haji.

Diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama Biro Pemberitaan DPR RI itu juga menyoroti kesiapan nasional dalam menghadapi dampak geopolitik secara lebih luas. Selain sektor keagamaan, langkah mitigasi dilakukan pada sektor ekonomi, transportasi, hingga perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.

DPR menilai, koordinasi lintas sektor menjadi kunci menjaga stabilitas nasional di tengah ketidakpastian global. Dengan berbagai langkah yang telah disiapkan, pemerintah dan parlemen optimistis pelayanan publik tetap berjalan optimal, termasuk memastikan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia terlaksana dengan aman dan lancar.