.webp)
Jakarta, MI - Lonjakan harga plastik dan bahan kemasan dalam beberapa waktu terakhir mulai mengguncang ketahanan pelaku usaha, terutama sektor UMKM makanan dan minuman. Kenaikan yang dipicu gangguan rantai pasok global serta tekanan di industri petrokimia ini tak hanya mengerek biaya produksi, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi sektor riil.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firnando Ganinduto, menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa respons kebijakan yang tegas. Ia menegaskan pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, harus segera mengambil langkah strategis untuk mengendalikan harga sekaligus menjamin ketersediaan bahan baku di pasar domestik.
Menurut Firnando, yang juga merupakan politisi Golkar dari Dapil Jawa Tengah I, lonjakan harga plastik yang dalam beberapa hari terakhir meningkat hingga lebih dari dua kali lipat telah menekan margin keuntungan pelaku usaha kecil. Di sisi lain, UMKM berada dalam posisi sulit karena tidak bisa serta-merta menaikkan harga jual tanpa berisiko kehilangan konsumen.
“Ini bukan sekadar kenaikan harga biasa, tetapi sudah masuk kategori tekanan biaya yang serius bagi UMKM. Jika tidak segera diintervensi, dampaknya bisa meluas ke penurunan daya tahan usaha kecil dan berpotensi memicu inflasi sektor informal,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Ia menjelaskan, fenomena ini merupakan bentuk nyata dari tekanan cost-push inflation, di mana kenaikan biaya input produksi memaksa pelaku usaha menanggung beban tambahan. Dalam situasi seperti ini, UMKM menjadi kelompok paling rentan karena keterbatasan daya tawar serta minimnya akses terhadap alternatif bahan baku.
Lebih lanjut, Firnando menekankan perlunya langkah stabilisasi yang konkret, mulai dari pengawasan distribusi bahan baku hingga penguatan industri petrokimia dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada pasokan global. Ia juga menyoroti pentingnya percepatan pengadaan bahan baku impor melalui kerja sama langsung dengan negara pemasok utama agar pasokan cepat masuk dan tekanan harga bisa segera diredam.
Selain itu, ia mendorong koordinasi lintas kementerian agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memberikan perlindungan berkelanjutan bagi pelaku usaha, terutama jika terjadi gangguan pasokan bahan baku plastik seperti nafta.
“Kementerian Perdagangan harus hadir lebih aktif dalam menjaga keseimbangan pasar. Jangan sampai pelaku UMKM terus menjadi pihak yang menanggung beban dari gejolak global. Intervensi yang cepat dan tepat, termasuk percepatan impor bahan baku plastik dari negara produsen, sangat dibutuhkan agar stabilitas harga dan keberlangsungan usaha tetap terjaga,” tegasnya.
